Generasi.co, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar akan ditutup permanen, tanpa mempertimbangkan pihak yang memiliki atau mengelolanya.
“Ya, saya enggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 17 Agustus 2026.
Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh SPPG yang tidak mampu memenuhi standar operasional BGN. Dapur yang tidak dapat diperbaiki akan ditutup secara permanen.
Sejak Sudaryono menjabat sebagai Kepala BGN, sekitar 1.300 SPPG telah ditutup dalam tiga pekan. Sebanyak sekitar 800 SPPG ditutup lebih dahulu, disusul 500 SPPG lainnya.
Penutupan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi keamanan pangan setelah insiden dugaan keracunan makanan MBG yang dialami sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
BGN juga mengevaluasi prosedur pemeriksaan makanan. Menurut Sudaryono, pemeriksaan organoleptik dengan melihat, mencium bau, dan mencicipi makanan belum selalu mampu mendeteksi zat berbahaya yang berpotensi menyebabkan keracunan.
“Jadi, bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi, ya. Sudah dibau enggak ada masalah, dicicipi juga enggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi,” ujarnya.
Karena itu, BGN mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap dapur SPPG. Alat tersebut akan digunakan dengan bahan kimia tertentu untuk memeriksa kemungkinan adanya zat berbahaya serta kondisi makanan.
“Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi dikasih chemical untuk ngecek apakah ada arsen, ada basi, ada apa,” ucap Sudaryono.
BGN tengah mempelajari penerapan test kit di sejumlah SPPG yang telah menggunakannya, termasuk SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
Dalam kasus SMAN 1 Berastagi, BGN telah mencopot kepala SPPG yang terkait dengan insiden tersebut dan menyegel dapur operasional SPPG sebagai langkah administratif. BGN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo untuk memeriksa sampel sisa lauk-pauk bersama Dinas Kesehatan setempat.
Sudaryono mengatakan evaluasi juga dilakukan terhadap SPPG yang belum menjalankan standar dengan baik. Namun, ia meminta satu kasus tidak dijadikan gambaran terhadap seluruh dapur SPPG.
“Dari 27 ribu dapur, Alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik gitu, dan kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup,” tegasnya.
Selain dapur, personel BGN yang tidak mampu mengikuti standar yang ditetapkan juga akan dikenai tindakan hingga pemberhentian.
“Dan bagi personel-personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” ujar Sudaryono.
