TB Hasanuddin: Hapus Latsarmil Manajer Kopdes, Negara Bisa Hemat Rp30 Juta per Peserta

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin/DPR RI

Generasi.co, Jakarta – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menilai negara dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp30 juta untuk setiap calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih apabila komponen latihan dasar militer (latsarmil) dihapus dari skema pelatihan.

Menurut Hasanuddin, berdasarkan rancangan pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, sebagian besar anggaran justru digunakan untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.

“Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu menghabiskan Rp5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” kata Hasanuddin dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

Ia menilai anggaran tersebut akan lebih efektif jika seluruh pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan manajerial calon pengelola koperasi.

“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujarnya.

Politikus PDI-P itu menjelaskan, apabila skema pelatihan diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang berjumlah 35.476 orang, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliunan rupiah.

Hasanuddin menegaskan, tugas utama manajer Kopdes Merah Putih adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha. Karena itu, materi pelatihan seharusnya berfokus pada peningkatan kompetensi profesional, bukan latihan fisik maupun kemiliteran.

“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” tuturnya.

Ia juga mengusulkan agar pelatihan manajerial bagi calon pengelola Kopdes Merah Putih dibiayai oleh Kementerian Koperasi. Sementara itu, pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hasanuddin berharap pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh desain pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.