MELBOURNE, AUSTRALIA — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendorong penguatan kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan pembuat kebijakan untuk menghadirkan kebijakan publik yang berbasis kajian ilmiah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berdampak nyata bagi pembangunan Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Ibas dalam kunjungannya ke Herb Feith Centre, Monash University, Melbourne, Australia, dalam pertemuan bersama mahasiswa Indonesia, perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), serta sivitas akademika pada Sabtu (17/10/2026).
Dalam sambutannya, Ibas menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menjadi ruang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus berperan sebagai mitra strategis dalam menjawab berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, gagasan dan hasil penelitian dari lingkungan akademik perlu dihubungkan dengan proses penyusunan kebijakan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Negara membutuhkan pandangan dari para ahli, kampus, dan kajian-kajian akademis. Saya berharap gagasan yang dihasilkan oleh mahasiswa, peneliti, dan akademisi dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata bagi berbagai persoalan kehidupan masyarakat,” ujar Ibas.
Akademisi dan Generasi Muda sebagai Mitra Pembangunan
Ibas menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, terlebih dengan jumlah generasi muda yang besar dan bonus demografi yang tengah berlangsung. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, inovasi, serta penciptaan kesempatan kerja yang memadai.
Ia mengingatkan bahwa tantangan generasi muda tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga kesiapan memasuki dunia kerja, biaya hidup, ketersediaan hunian, ketahanan pangan, dan kebutuhan energi.
Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang bangsa. Mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pengalaman internasional, tetapi juga mampu membawa pulang gagasan, jejaring, dan inovasi yang bermanfaat bagi Indonesia.
Sebagai lulusan Curtin University di Australia, Ibas juga mengajak mahasiswa Indonesia untuk memanfaatkan pengalaman belajar di luar negeri sebagai bekal untuk berkontribusi bagi masyarakat dan memperkuat hubungan Indonesia dengan negara tempat mereka menempuh pendidikan.
Ia turut mengingatkan generasi muda untuk tidak terjebak dalam persaingan individual semata. Kemajuan bangsa, menurutnya, membutuhkan persatuan, kolaborasi, dan kemampuan untuk mengelola perbedaan secara konstruktif.
“Bangsa yang maju tidak dibangun hanya oleh orang-orang yang memiliki pemikiran sama. Kita membutuhkan ruang dialog, pendalaman gagasan, dan diskusi yang sehat agar dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi Indonesia,” tegasnya.
Kebijakan Publik Harus Berbasis Bukti dan Dievaluasi
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro menekankan pentingnya proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang transparan, partisipatif, dan didukung kajian yang memadai.
Menurutnya, kualitas sebuah undang-undang tidak cukup dinilai dari keberhasilan menyelesaikan proses legislasi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana aturan tersebut diterapkan, dievaluasi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Partisipasi publik, masukan para ahli, naskah akademik, serta evaluasi berkala perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan di masa mendatang.
Ibas turut menyoroti pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) sebagai sarana untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat. Teknologi dapat membantu menghimpun aspirasi, mengolah masukan, dan memperkuat proses analisis kebijakan, sepanjang digunakan secara bertanggung jawab dan tetap memperhatikan akurasi, etika, serta akuntabilitas.
Ia mencontohkan kanal DPR Connect sebagai salah satu sarana yang dapat mendekatkan lembaga perwakilan dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Menurutnya, semakin luas dan berkualitas partisipasi publik, semakin besar pula peluang bagi pembuat kebijakan untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih utuh.
Dalam diskusi tersebut, Ibas juga mendorong mahasiswa dan akademisi untuk menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan berbasis riset yang dapat disampaikan kepada MPR RI, DPR RI, kementerian, maupun pemerintah. Ia membuka peluang agar hasil kajian dan gagasan dari lingkungan akademik dapat menjadi masukan dalam proses perumusan kebijakan publik.
Menurut Ibas, penyusunan kebijakan perlu diawali dengan pemahaman yang mendalam mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Untuk itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak ilmuwan, psikolog, dan ahli perilaku (behavioral scientists) yang dapat mempelajari perilaku masyarakat secara sistematis. Hasil kajian tersebut kemudian dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhan publik.
Ia menekankan bahwa policy brief bukan sekadar dokumen akademik, melainkan salah satu jembatan agar hasil penelitian dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antara mahasiswa, peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan diharapkan mampu menghubungkan pengetahuan dengan solusi konkret bagi masyarakat.
Menanggapi gagasan mahasiswa bernama Anhar dalam diskusi tersebut, Ibas mengapresiasi pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran dan rekomendasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan perlu didukung oleh riset yang transparan serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat diolah menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah dan lembaga negara.
Bagi Ibas, ruang akademik harus menjadi tempat lahirnya gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi juga memiliki peluang untuk ditindaklanjuti. Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk terus mengembangkan kajian yang relevan dengan persoalan Indonesia dan menyampaikannya melalui rekomendasi yang terstruktur, argumentatif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menjaga Demokrasi, Konstitusi, dan Keadilan bagi Semua
Ibas menegaskan bahwa pembangunan nasional harus tetap berpijak pada konstitusi, Pancasila, supremasi hukum, dan prinsip demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keseimbangan peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi bagian penting untuk menjaga agar kekuasaan berjalan secara bertanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilihan umum, melainkan juga proses yang menuntut keterbukaan, partisipasi bermakna, penghormatan terhadap perbedaan, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Menurut Ibas Yudhoyono, kebijakan yang baik harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat yang beragam sekaligus memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat secara adil. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, layanan publik, maupun akses terhadap kesejahteraan.
“Demokrasi harus terus kita jaga, hukum harus menghadirkan keadilan, dan kebijakan harus memberikan manfaat nyata. Kita ingin kemajuan yang dirasakan bersama, dengan prinsip no one left behind,” ujarnya.
Ia juga mendorong generasi muda untuk menggunakan kemampuan akademik dan daya kritisnya secara bertanggung jawab. Kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi akan semakin bermakna apabila disertai kajian, argumentasi yang kuat, dan tawaran solusi yang konstruktif.
Pembangunan Berkelanjutan dan Visi Jangka Panjang Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Ibas turut menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan nasional di tengah perubahan politik, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, dan tantangan lingkungan hidup.
Menurutnya, Indonesia memerlukan orientasi pembangunan jangka panjang yang konsisten, tetapi tetap terbuka terhadap evaluasi dan perubahan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kesinambungan pembangunan tidak boleh mengabaikan akuntabilitas demokrasi, sementara pergantian kepemimpinan juga perlu diiringi komitmen untuk menjaga agenda strategis bangsa.
Ibas mengajak kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam diskusi mengenai arah pembangunan nasional, termasuk melalui kajian kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi MPR RI, DPR RI, maupun pemerintah.
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan.
Ibas juga menyoroti kebutuhan Indonesia terhadap ketahanan pangan, energi, hunian, dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menurutnya, inovasi seperti pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) patut dikaji sebagai salah satu alternatif solusi, dengan tetap memperhatikan kelayakan, dampak lingkungan, pembiayaan, dan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Wakil Ketua MPR RI tersebut, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi, tetapi juga dari kualitas kehidupan masyarakat, pemerataan manfaat, dan kemampuan bangsa menjaga sumber daya bagi generasi mendatang.
Memperkuat Hubungan Indonesia-Australia melalui Pendidikan dan Diplomasi Antarmasyarakat
Ibas menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Australia perlu terus diperkuat melalui berbagai jalur, tidak hanya diplomasi antarpemerintah, tetapi juga komunikasi antarlembaga legislatif, kerja sama akademik, pertukaran mahasiswa, dan hubungan antarmasyarakat.
Ia mengapresiasi keberadaan Herb Feith Centre, Monash University, sebagai salah satu ruang pembelajaran dan pertukaran pengetahuan yang dapat mempererat hubungan kedua negara. Menurutnya, kesempatan belajar di Australia dapat memberikan perspektif internasional bagi mahasiswa Indonesia sekaligus membuka peluang kolaborasi untuk menjawab tantangan bersama.
Ibas juga mendorong peningkatan pertukaran mahasiswa dan penguatan kemampuan bahasa Indonesia di Australia serta kemampuan bahasa Inggris di kalangan masyarakat Indonesia. Komunikasi yang lebih baik dinilai dapat memperluas pemahaman budaya, memperkuat kerja sama, dan membangun hubungan bilateral yang lebih kokoh.
Director of the Herb Feith Centre, Monash University, Dr. Sharyn Davies, turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ibas dan rombongan. Ia menyoroti keberadaan banyak mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Monash serta pengajaran bahasa Indonesia di universitas tersebut sebagai bagian dari hubungan pendidikan dan pertukaran budaya kedua negara.
“We appreciate you coming along. There are many Indonesian students here, and we teach Indonesian language here. I really appreciate your visit,” ujar Sharyn.
Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemimpin, akademisi, dan mahasiswa dalam memperkuat pemahaman lintas budaya. Pertemuan seperti ini juga membuka ruang bagi pertukaran perspektif mengenai pendidikan, riset, dan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia maupun Australia.
Ibas berharap hubungan Indonesia-Australia semakin berkembang melalui kolaborasi yang konkret di bidang pendidikan, riset, inovasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan.
Mengubah Gagasan Menjadi Solusi Nyata
Menutup sambutannya, Ibas mengajak mahasiswa dan lulusan Monash University untuk terus mengembangkan diri, menjaga integritas, serta menggunakan ilmu pengetahuan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
Ia menegaskan bahwa kritik, gagasan, dan hasil kajian dari lingkungan akademik merupakan masukan berharga bagi proses perumusan kebijakan. Karena itu, mahasiswa dan akademisi didorong untuk menyusun policy brief, rekomendasi kebijakan, dan penelitian yang relevan dengan persoalan Indonesia.
Ibas juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan etika, kemauan mendengar, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
“To lead is to listen. Seorang pemimpin harus mau mendengar. Di ruang akademik, kita perlu membuka diri terhadap perbedaan pendapat, mempertajam diskusi, dan mencari gagasan baru. Yang terpenting, bagaimana gagasan tersebut dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Mengutip pesan yang kerap disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas mengingatkan pentingnya kecintaan terhadap tanah air, termasuk ketika masyarakat memberikan kritik terhadap berbagai persoalan nasional.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya mampu melihat tantangan, tetapi juga bersedia terlibat dalam upaya memperbaikinya.
“Bisa saja kita melihat negara lain sebagai tolok ukur kemajuan. Namun, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki, membangun, dan menjadikan negara kita sendiri lebih baik,” pungkas Ibas.
Dalam agenda tersebut, Edhie Baskoro Yudhoyono turut didampingi oleh Aliya Rajasa Yudhoyono serta delegasi Indonesia yang terdiri atas Prof. Denny Indrayana, Hinca Panjaitan, Didik Mukrianto, Iman Adinugraha, Bramantyo Suwondo, dan M. Zul Suhardi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Dr. Sharyn Davies selaku Director of the Herb Feith Centre, Monash University; Nuri Veronika, Ph.D., dari Monash University; Dr. Jasen Zheng dari Australia Indonesia Centre (AIC); serta perwakilan IDE Indonesia, Social Researchers Forum Monash University, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) Monash, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne.
Melalui pertemuan tersebut, Ibas berharap hubungan antara dunia akademik dan lembaga negara semakin erat, sehingga ilmu pengetahuan, aspirasi publik, dan gagasan generasi muda dapat berkontribusi langsung dalam membangun Indonesia yang maju, demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
