Generasi.co, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memastikan pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih tetap menghasilkan keuntungan bagi perseroan meski bunga kredit yang diberikan lebih rendah dibandingkan kredit komersial.
Investor Relation BNI Yohan Setio mengatakan pembiayaan proyek pemerintah tetap dianalisis berdasarkan kelayakan bisnis dan menggunakan risk based pricing. BNI tidak memberikan perlakuan khusus hanya karena suatu proyek merupakan bagian dari program pemerintah.
“Secara bottom line masih ada profit yang bisa dipetik oleh Bank Himbara. Kita balance antara profit yang wajar dan membangun negara,” ujar Yohan dalam Public Expose Live 2026, dikutip Kamis (10/9/2026).
Menurut Yohan, BNI tetap melakukan analisis terhadap setiap proyek secara individual sebelum menyalurkan kredit. Status proyek sebagai program pemerintah tidak otomatis membuat perseroan mengabaikan aspek risiko.
“Tidak ada perlakuan khusus hanya karena statusnya milik pemerintah. Kami tetap melakukan analisis proyek per proyek dan menggunakan risk based pricing,” katanya.
Namun, BNI dapat memberikan bunga kredit lebih rendah untuk proyek tertentu yang masuk dalam program strategis pemerintah. Penetapan harga tersebut mempertimbangkan profil risiko pembiayaan.
Salah satunya adalah pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang dijalankan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Bunga kredit untuk program tersebut berada di kisaran 6%, sedangkan rata-rata bunga kredit komersial BNI sekitar 7%.
Yohan menjelaskan perbedaan tersebut berkaitan dengan sumber pembayaran pembiayaan yang berasal dari APBN secara langsung. Kondisi itu membuat profil risiko pembiayaan secara teori lebih rendah sehingga BNI dapat menetapkan harga kredit lebih rendah.
“Untuk proyek seperti ini sumber pembayarannya akan datang dari APBN secara langsung. Sehingga secara teori profil risikonya menjadi sangat rendah. Itu yang menjadi alasan pricing-nya bisa sedikit lebih rendah,” jelasnya.
Meski mengejar keuntungan, BNI tidak menempatkan profit maksimal sebagai satu-satunya tujuan dalam pembiayaan proyek pemerintah. Perseroan berupaya menjaga keseimbangan antara keuntungan yang wajar dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
