Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Rusdi Kirana menegaskan ekonomi konstitusi bukan sekadar narasi politik, melainkan komitmen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengawal arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi.
Menurut Rusdi, pembangunan ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu,” kata Rusdi saat membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-28 PKB.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menilai arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil pembelajaran dari perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Menurut Muhaimin, gagasan tersebut bukan konsep baru karena telah lama menjadi bagian dari pemikiran Presiden Prabowo.
“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya.
Meski demikian, Muhaimin menilai tantangan utama bukan lagi pada arah kebijakan, melainkan implementasinya di lapangan.
“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” katanya.
Diskusi publik tersebut menghadirkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ekonom Ichsanuddin Noorsy, dan Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar sebagai narasumber. Acara juga dihadiri jajaran pengurus DPP PKB dan anggota DPR RI Fraksi PKB.
