Jakarta, Generasi.co — Desakan untuk menarik pasukan penjaga perdamaian Indonesia dari wilayah konflik Lebanon semakin menguat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, secara tegas mendukung usulan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menghentikan penugasan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Sikap keras parlemen ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI akibat rentetan serangan militer Israel di Lebanon Selatan. Anton menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh, termasuk opsi penarikan mundur pasukan Kontingen Garuda, adalah bentuk tanggung jawab mutlak negara dalam melindungi nyawa warganya.
Bukan Pasukan Tempur: Penjaga Perdamaian Harus Bebas dari Sasaran
Anton menyoroti penempatan pasukan UNIFIL yang kini justru berada di tengah hujan tembakan. Ia mengingatkan prinsip dasar hukum humaniter internasional bahwa pasukan helm biru adalah entitas netral yang haram dijadikan sasaran tembak atau terdampak operasi militer.
“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan konflik. Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat terjadinya konflik,” tegas Anton kepada wartawan, Senin (6/4/2026).
Melihat situasi darurat di lapangan, Anton mendesak agar keselamatan prajurit dijadikan prioritas utama melalui tindakan nyata dari PBB dan pemerintah RI.
“Tindakan tegas sebagai bentuk pengutamaan keselamatan prajurit perlu segera dilakukan, seperti pemindahan lokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman atau penghentian sementara misi demi menjamin keselamatan prajurit kita,” sambungnya.
SBY: ‘Blue Line’ Kini Menjelma Jadi Medan Tempur Mematikan
Sebelumnya, desakan serupa dilontarkan secara terbuka oleh SBY melalui platform X pada Minggu (5/4/2026). Mantan Kepala Negara yang juga purnawirawan jenderal tersebut menilai bahwa zona demiliterisasi atau Blue Line yang memisahkan teritori Israel dan Lebanon kini telah beralih fungsi menjadi medan pertempuran ( war zone ).
Kondisi ini menempatkan pasukan peacekeeper dalam bahaya esktrem tanpa kewenangan untuk membalas tembakan.
“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” desak SBY.
Tuntut Investigasi PBB yang Masuk Akal
Lebih lanjut, SBY mendukung penuh langkah pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB melakukan investigasi serius terkait rentetan insiden yang menewaskan prajurit TNI. Berbekal pengalamannya sebagai Kepala Pengamat Militer PBB berpangkat Brigadir Jenderal di Bosnia (1995-1996), SBY meyakini bahwa investigasi di tengah konflik yang dinamis tetap sangat mungkin dilakukan.
Ia menuntut agar markas besar PBB mampu memberikan laporan resmi dan penjelasan yang masuk akal ( acceptable, believable narrative ) kepada Indonesia atas hilangnya nyawa tiga prajurit terbaik bangsa tersebut.
