Tahun 2025 menjadi periode penuh gejolak bagi Indonesia. Isu ekonomi, ketenagakerjaan, hingga pendidikan silih berganti memantik kegaduhan publik. Di tengah situasi itu, satu nama di Senayan kerap muncul bukan karena wacana, melainkan karena aksi cepat di lapangan: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Alih-alih tampil normatif lewat pidato politik, Dasco memilih pola kerja responsif—turun langsung, memediasi, bahkan menghubungi Presiden secara real time. Sepanjang 2025, langkah-langkah “sat-set” tersebut beberapa kali meredam konflik yang berpotensi meluas. Berikut rangkuman aksi krusial Dasco yang paling menyita perhatian publik tahun ini.
1. PHK Massal Pabrik Ban Cikarang Ditahan
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), Cikarang, Bekasi, pada November 2025, menjadi salah satu ujian terbesar sektor industri. Ribuan buruh terancam kehilangan mata pencaharian.
Merespons cepat, Dasco melakukan inspeksi mendadak ke pabrik dan berdialog langsung dengan manajemen serta pekerja. Hasilnya, rencana PHK massal berhasil ditahan sementara. Dasco menegaskan seluruh proses ketenagakerjaan wajib mengikuti aturan hukum dan perjanjian kerja yang berlaku.
Ia juga meminta agar setiap langkah lanjutan ditempuh melalui perundingan bipartit, bukan keputusan sepihak. Langkah ini memberi waktu dan ruang dialog bagi buruh di tengah tekanan industri.
2. Kasus Guru Luwu Utara Berakhir Rehabilitasi
Di sektor pendidikan, perhatian Dasco tertuju pada kasus pemecatan dua guru di Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, yang dinilai tidak adil dan sempat viral di media sosial.
Dasco memfasilitasi koordinasi lintas kementerian hingga pemerintah pusat. Upaya tersebut berujung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan nama baik serta hak-hak kedua guru tersebut. Kasus ini menjadi sinyal bahwa isu pendidikan daerah pun mendapat atensi serius dari pimpinan DPR.
3. Telepon Presiden di Hadapan Hakim
Salah satu momen paling mencolok terjadi saat audiensi para hakim di DPR yang menuntut perbaikan kesejahteraan. Di tengah pertemuan, Dasco langsung menelepon Presiden Prabowo Subianto di hadapan para hakim.
Langkah itu dimaksudkan agar aspirasi mengenai gaji dan tunjangan hakim didengar langsung oleh pengambil keputusan tertinggi. Dasco juga memastikan DPR periode 2024–2029 akan mengawal RUU Jabatan Hakim guna menjamin independensi dan kesejahteraan lembaga peradilan.
4. Jembatani Buruh–Pemerintah Pasca Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja memicu kebingungan soal penetapan upah minimum 2025. Situasi ini berpotensi memicu konflik terbuka antara buruh dan pengusaha.
Dasco mengambil inisiatif mempertemukan pimpinan serikat buruh dengan Menteri Hukum dan Menteri Ketenagakerjaan. Ia menegaskan aturan lama tidak lagi berlaku dan regulasi baru akan disusun secara partisipatif.
Hasilnya, tercapai kesepakatan awal bahwa indeks upah akan dibahas bersama, dengan prinsip tidak merugikan buruh maupun pengusaha.
5. Ojol dan LPG 3 Kg Tak Luput dari Atensi
Tak hanya isu besar, persoalan sehari-hari juga masuk radar Dasco. Sepanjang 2025, ia menerima audiensi pengemudi ojek online yang menuntut kejelasan status hukum dan jaminan kesehatan. Dasco berjanji mendorong regulasi yang mengakui posisi ojol secara legal.
Selain itu, saat kelangkaan LPG 3 kilogram sempat memicu kepanikan masyarakat, Dasco berkomunikasi langsung dengan Menteri ESDM dan Pertamina untuk memastikan distribusi kembali normal.
Rangkaian langkah tersebut menempatkan Dasco sebagai figur penghubung antara aspirasi publik, DPR, dan pemerintah. Di tahun yang penuh turbulensi, pendekatan cepat dan langsung itu menjadi pembeda—bukan sekadar meredam isu, tetapi mendorong solusi konkret di tengah tekanan politik dan sosial.
