Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyerukan agar sistem imigrasi Indonesia tidak hanya berperan sebagai penjaga pintu gerbang, melainkan menjadi cermin peradaban bangsa yang humanis dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Ibas dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi 2026 yang digelar di Gedung MPR RI, Selasa (27/1). Acara ini dihadiri oleh guru besar, akademisi, serta praktisi hukum.
Mengusung tema “Imigrasi Humanis Berintegritas: Penjaga Kedaulatan, Gerbang Peradaban Bangsa”, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mengutip filosofi Hannah Arendt untuk menekankan aspek kemanusiaan.
“The right to have rights is the fundamental condition of humanity. Imigrasi humanis harus dilaksanakan secara adil dan bermartabat sesuai dengan konstitusi negara,” ujar Ibas dalam sambutannya.
Apresiasi Program ‘All Indonesia’
Ibas mengapresiasi terobosan Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya peluncuran program All Indonesia pada 1 Oktober 2025 lalu. Program ini dinilai sebagai langkah konkret integrasi layanan lintas sektor berbasis digital yang mempermudah proses paspor dan visa.
Meski demikian, Ibas memberikan catatan kritis. Ia meminta pemerintah memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil dan memperketat pengawasan orang asing.
“Pelayanan publik semakin cepat, pengawasan lebih ketat, dan Indonesia semakin dihormati dunia internasional. Namun, kita juga harus terus melakukan perbaikan, termasuk transparansi aparatur dan pengelolaan tenaga kerja asing yang seimbang,” tegas lulusan Doktor IPB University tersebut.
Sorotan Pakar: Big Data hingga Smart Border
Forum diskusi ini juga menghadirkan pandangan kritis dari sejumlah pakar mengenai kompleksitas tantangan imigrasi.
Prof. Dr. Iman Santoso menyoroti dilema klasik antara penegakan hukum dan kepentingan ekonomi. Menurutnya, imigrasi adalah urusan multidimensi. “Fungsi imigrasi harus diperkuat sebagai fasilitator pembangunan tanpa mengabaikan kedaulatan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Muhammad Alvi Syahrin menekankan masalah integrasi data yang belum optimal antara Imigrasi dan Dukcapil. Ia mendesak penguatan big data dan sistem real-time untuk menutup celah pelanggaran.
Dari perspektif diplomasi, Prof. Drs. Anak Agung Banyu Perwita mendorong penerapan Smart Border Security Management. “Imigrasi adalah instrumen kebijakan luar negeri strategis, bagian dari national branding Indonesia,” paparnya. Hal senada diungkapkan Dr. Margaretha Hanita yang menekankan pentingnya mitigasi risiko berbasis intelijen dan pembaruan kebijakan visa berkala.
PNBP Tembus Rp10 Triliun
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, memaparkan capaian positif dari sisi anggaran. Ia mengungkapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi telah meningkat signifikan.
“Capaian PNBP Imigrasi menembus lebih dari Rp10 triliun. Namun tantangan kebijakan dan anggaran di lapangan tetap ada, terutama menyeimbangkan target pariwisata dengan fungsi penjaga kedaulatan,” jelas Rinto.
Menutup acara, Ibas menegaskan kembali bahwa imigrasi adalah cermin watak bangsa.
“Imigrasi adalah instrumen negara hukum yang harus menjaga kedaulatan dan keamanan negara, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta membuka gerbang peradaban bangsa,” tutup Ibas.
