Jakarta, Generasi.co — Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI terus melakukan manuver strategis untuk menuntaskan problem klasik akses energi di wilayah pesisir. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, secara resmi menerima audiensi dari jajaran pengurus Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) pada Rabu (8/4/2026), guna mematangkan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan.
Dalam pertemuan taktis yang berlangsung di Jakarta tersebut, Menkop Ferry turut didampingi oleh Staf Khusus Menteri Koperasi, David Bastian. Fokus utama pembahasan mengerucut pada dua agenda krusial: penguatan tata kelola koperasi di akar rumput dan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat pesisir.
Solusi Nyata Putus Mata Rantai Kelangkaan BBM Pesisir
Menkop Ferry menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap inisiatif pembangunan SPBU Nelayan. Menurutnya, kepastian pasokan bahan bakar adalah urat nadi bagi kelangsungan hidup dan produktivitas masyarakat pesisir yang selama ini kerap terhambat oleh masalah distribusi.
Pemerintah memproyeksikan SPBU ini akan dikelola langsung dengan skema kelembagaan koperasi, sehingga perputaran ekonomi tetap berada dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
“Saya memberikan dukungan pembangunan SPBU khusus nelayan. Ini merupakan solusi nyata untuk memastikan akses bahan bakar yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran, sehingga aktivitas ekonomi nelayan dapat berjalan lebih optimal,” tegas Ferry Juliantono merespons usulan GRIB.
Koperasi Sebagai Jangkar Kemandirian Ekonomi Desa
Lebih jauh, Ferry menggarisbawahi bahwa pembangunan fisik seperti SPBU harus dibarengi dengan kesiapan manajemen kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan koperasi mutlak diperlukan agar entitas bisnis rakyat ini tidak kalah saing dan mampu beroperasi secara profesional.
Integrasi antara koperasi dan sektor riil di kawasan pesisir diyakini mampu memutus mata rantai tengkulak dan mendongkrak nilai tawar para nelayan serta perajin lokal.
“Di sisi lain, penguatan koperasi menjadi langkah strategis untuk mengonsolidasi potensi lokal, mendorong kemandirian produksi, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan desa,” pungkas Menkop membeberkan cetak biru pemberdayaan ekonomi kerakyatan tersebut.
Sinergi lintas sektoral bersama ormas dan elemen masyarakat seperti GRIB ini diharapkan dapat mempercepat eksekusi program pemerintah di lapangan, khususnya dalam menjamin kesejahteraan nelayan di seluruh penjuru Tanah Air.
