Jakarta, Generasi.co — Parlemen dan Pemerintah Pusat bergerak cepat meredam potensi kepanikan massal di tengah dinamika isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi borong (panic buying) maupun penimbunan BBM dan kebutuhan pokok.
Langkah taktis ini diambil menyusul kepastian dari pemerintah bahwa tidak ada penyesuaian harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi dalam waktu dekat.
“Sehingga kami imbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM,” tegas Sufmi Dasco Ahmad, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Rabu (8/4/2026).
Menkeu Jamin Fiskal Kuat, Subsidi Aman Hingga Akhir 2026
Senada dengan seruan dari Senayan, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan garansi penuh bahwa seluruh kebijakan strategis terkait penahanan harga BBM bersubsidi akan terus berjalan hingga akhir 2026. Keputusan ini merupakan hasil koordinasi langsung di bawah instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya memastikan bahwa postur fiskal dan pendapatan negara saat ini berada dalam posisi yang sangat solid. Sebagai senjata utama, pemerintah telah menyiapkan “bantalan” berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai angka fantastis, yakni Rp420 triliun.
“Itu menunjukkan kita masih punya pertahanan berlapis saja. Jadi teman-teman nggak usah takut. Karena saya memastikan uangnya ada. Sebagian orang berpikir mungkin saya santai penampilannya ketawa-ketawa, tapi sebenarnya dihitung,” beber Purbaya memaparkan kesiapan kas negara.
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa ketahanan subsidi ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Pemerintah juga telah menyiapkan simulasi dan mengamankan sumber pendapatan lain, termasuk peningkatan penerimaan dari kebijakan sektor energi yang dikawal oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Sinergi ketat antara DPR dan Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu memberikan ketenangan di tengah masyarakat, sekaligus menutup celah bagi para spekulan yang mencoba mengambil keuntungan dari isu krisis energi.
