Wakil Ketua MPR RI, Ibas: Indonesia Harus Kuat Hadapi Gejolak Global, APBN Jadi Pelindung Rakyat

akil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)/IG

Jakarta, Generasi.co — Gelombang ketidakpastian global yang dipicu oleh eskalasi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi mendesak Indonesia untuk segera memperkuat benteng pertahanan domestiknya. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), memperingatkan bahwa krisis dunia akan langsung menghantam meja makan rakyat Indonesia jika tidak diantisipasi dengan strategi fiskal dan energi yang presisi.

Peringatan tegas tersebut disampaikan Ibas saat membuka Diskusi Kebangsaan bertajuk “Indonesia di Tengah Gejolak Global: Strategi Fiskal, Energi, dan Perlindungan Rakyat” di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Acara ini mempertemukan jajaran teknokrat, akademisi, pakar, hingga anggota DPR RI lintas komisi.

“Indonesia tidak berdiri sendiri. Kita terhubung dalam sistem global yang dinamis. Apa yang terjadi di dunia hari ini, langsung berdampak pada kehidupan rakyat kita, mulai dari harga energi, pangan, hingga daya beli masyarakat,” tegas Ibas.

APBN Harus Jadi ‘Bemper’ Krisis, Bukan Beban

Menyoroti disrupsi rantai pasok dan melonjaknya harga energi dunia, Ibas mendesak agar instrumen keuangan negara difungsikan secara maksimal. Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz mengenai bahaya ketimpangan, Ibas mengingatkan bahwa kebijakan publik wajib berpihak pada rakyat luas.

“APBN harus tetap menjadi shock absorber, melindungi rakyat dari tekanan global, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional,” urai lulusan S3 IPB University tersebut.

Sebagai bentuk pengawalan konkret di parlemen, Fraksi Partai Demokrat merumuskan tiga peta jalan ( roadmap ) untuk menavigasi krisis:

  • Jangka Pendek (Stabilisasi): Intervensi harga dan pasar, penguatan cadangan pangan serta energi, perluasan bantuan sosial (bansos), dan stabilisasi nilai tukar rupiah.
  • Jangka Menengah: Reformasi subsidi berbasis data agar tepat sasaran, diversifikasi negara tujuan ekspor-impor, dan penguatan industri dalam negeri.
  • Jangka Panjang: Mewujudkan kemandirian energi (terbarukan), kedaulatan pangan mutlak, transformasi ekonomi bernilai tambah, dan peningkatan daya saing global.

Pakar Ingatkan Rapuhnya Produksi dan Ancaman ‘Efek Domino’

Forum diskusi ini turut membedah kerentanan Indonesia dari kacamata para pakar. Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, dan Guru Besar Sejarah Timur Tengah UI, Prof. Yon Machmudi, menyoroti betapa rentannya sistem kepatuhan global saat ini, di mana konflik sektoral (seperti di Gaza dan Iran) dapat dengan mudah memicu efek domino berskala global.

Terkait hal ini, Anggota Fraksi Demokrat, Rizki Natakusumah, menegaskan bahwa meski niat RI menjadi mediator patut diapresiasi, prioritas utama tetaplah membangun strategic resilience di dalam negeri.

Dari sektor energi, Pakar Ketahanan Energi Unhan, Dr. Ir. Rudy Laksmono, dan Sekretaris Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan, membunyikan alarm keras terkait beban subsidi negara. Mereka menyoroti ketimpangan ekstrem antara produksi minyak nasional yang terus merosot sementara tingkat konsumsi harian makin membengkak.

Untuk menambal celah tersebut, sejumlah ekonom yang hadir—termasuk Senior Economist ERIA Dionisius Narjoko dan pakar CIPS Andree Surianta—merekomendasikan mobilisasi produksi domestik secara masif, efisiensi distribusi, serta penguatan jaring pengaman sosial yang tahan banting.

Menutup forum strategis tersebut, Ibas optimis bahwa rekam jejak Indonesia melewati krisis 1998, 2008, hingga pandemi Covid-19 adalah modal sosial yang kuat.

“Negara yang kuat bukan yang bebas dari krisis, tetapi yang mampu merespons krisis dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat. Dari global shock menuju national resilience, dari tantangan menuju kesempatan,” pungkas Ibas.