JAKARTA, Generasi.co — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (20/5/2026) besok. Kehadiran Kepala Negara ini akan menjadi catatan sejarah baru, lantaran untuk pertama kalinya seorang presiden turun langsung menyampaikan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di luar agenda rutin Sidang Tahunan 17 Agustus.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, membenarkan rencana kehadiran eksklusif Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut.
“Rencananya seperti itu ya. Jadi untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” ujar Saan Mustopa kepada awak media, Selasa (19/5/2026).
Agenda Utama: Pidato 45 Menit Kawal RAPBN 2027
Berdasarkan draf jadwal resmi, Rapat Paripurna DPR akan dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB. Presiden Prabowo dijadwalkan akan mengambil alih mimbar utama untuk berpidato selama kurang lebih 45 menit.
Fokus utama dari pidato kepresidenan besok adalah menguraikan arah kebijakan strategis pemerintah untuk tahun mendatang, yang secara spesifik mencakup:
- Kerangka Ekonomi Makro: Memaparkan proyeksi dan asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga suku bunga.
- Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal: Menjelaskan strategi pendapatan, postur belanja, dan pembiayaan negara sebagai fondasi awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Saan Mustopa mengakui bahwa langkah Presiden Prabowo yang hadir langsung untuk mengawal awal siklus APBN di gedung parlemen ini merupakan terobosan perdana yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
“Ya, yang saya tahu ya (ini perdana),” tutur Saan singkat saat dikonfirmasi terkait rekam jejak kehadiran presiden di agenda serupa.
Penetapan RUU Polri Jadi Usul Inisiatif
Selain mendengarkan pidato krusial dari Presiden terkait proyeksi ekonomi dan fiskal 2027, Rapat Paripurna esok hari juga akan merampungkan agenda legislasi penting lainnya.
DPR RI dijadwalkan bakal mengambil keputusan terkait penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Aturan yang mengatur institusi Tribrata tersebut akan disahkan statusnya sebagai RUU usul inisiatif dari Komisi III DPR RI, sebelum nantinya dibahas lebih mendalam bersama perwakilan pemerintah.
