JAKARTA — Edhie Baskoro Yudhoyono (iBas/EBY), Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menentukan masa depan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Sekolah Berkualitas, SDM Berkualitas: Investasi Pendidikan untuk Indonesia Emas dalam RAPBN 2027” yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta.
Menurut Lulusan Curtin University Finance and E-Commerce Australia ini, pembahasan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 tidak boleh semata-mata dilihat dari besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi harus diukur dari dampak nyata yang dihasilkan bagi peserta didik, guru, sekolah, dan pemerataan kesempatan pendidikan.
“Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Pendidikan adalah investasi peradaban. Kalau kita ingin mengubah masa depan Indonesia, kita harus mulai dari ruang kelas,” tegasnya.
Dr. EBY mengatakan, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN harus memiliki manfaat yang jelas bagi rakyat. Dalam sektor pendidikan, ukuran keberhasilan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengubah masa depan anak-anak Indonesia.
“Pertanyaannya sederhana: apakah anak belajar lebih baik, apakah guru lebih kuat, apakah sekolah lebih aman, dan apakah anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama? Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa banyak yang dibelanjakan, tetapi berapa banyak masa depan anak yang berhasil kita ubah,” ujarnya.
Revitalisasi Sekolah Harus Menyentuh Kualitas Pembelajaran
Wakil Ketua MPR mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam menjadikan anggaran pendidikan sebagai prioritas, termasuk percepatan revitalisasi sekolah dan peningkatan dukungan terhadap guru.
Namun, ia mengingatkan agar revitalisasi sekolah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Menurutnya, sekolah berkualitas membutuhkan lebih dari sekadar gedung yang layak. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya guru yang berkualitas, kepala sekolah yang kuat, kurikulum yang relevan, kemampuan literasi dan numerasi yang baik, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta lingkungan belajar yang aman.
“Jangan hanya membangun ruang kelas. Kita harus membangun ruang untuk bermimpi. Sekolah yang aman, bersih, dan berkualitas bukan kemewahan. Itu adalah hak setiap anak Indonesia,” katanya.
Ia juga mendorong agar revitalisasi sekolah dilakukan berbasis data sehingga intervensi pemerintah benar-benar diarahkan kepada daerah dan satuan pendidikan yang paling membutuhkan.
Guru Harus Menjadi Investasi Utama
Dalam forum yang menghadirkan guru besar, akademisi, peneliti, praktisi pendidikan, masyarakat sipil, serta perwakilan generasi muda tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan yang berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi guru.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan berbagai kebijakan terkait status dan kesejahteraan guru berjalan selaras dengan kemampuan fiskal negara serta didukung sinkronisasi data yang baik.
“Guru harus menjadi investasi utama. Kesejahteraan harus berjalan bersama peningkatan kompetensi. Kita ingin guru bukan hanya hadir di kelas, tetapi mampu menjadi penggerak utama peningkatan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Pendidikan Harus Menyiapkan Generasi Menghadapi Era AI
Perubahan teknologi, khususnya perkembangan artificial intelligence (AI), juga menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi tersebut.
Wakil Ketua MPR menilai pendidikan Indonesia tidak boleh hanya mengajarkan generasi muda bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana berpikir kritis dan bertanggung jawab ketika berhadapan dengan teknologi.
“AI bisa memberikan jawaban. Tetapi guru mengajarkan pertanyaan apa yang layak ditanyakan,” katanya.
Karena itu, pendidikan ke depan harus memperkuat kemampuan berpikir, logika, etika, kreativitas, literasi digital, sains, numerasi, dan karakter.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dan pengguna teknologi. Generasi muda harus dipersiapkan menjadi pencipta teknologi, inovator, sekaligus pencipta lapangan pekerjaan.
“Kita tidak ingin generasi Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi. Kita ingin mereka menjadi pencipta teknologi. Bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan pekerjaan,” tegasnya.
Lima Arah Kebijakan Pendidikan
Dari Diskusi Kebangsaan tersebut, Wakil Ketua MPR mendorong lima arah utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBN 2027.
Pertama, kebijakan pendidikan harus berorientasi pada proses dan hasil belajar, sehingga keberhasilan anggaran dapat diukur melalui peningkatan kualitas pembelajaran.
Kedua, revitalisasi sekolah harus berbasis data, agar pembangunan dan perbaikan sekolah benar-benar menjawab kesenjangan antardaerah.
Ketiga, guru harus menjadi investasi utama, melalui peningkatan kesejahteraan yang disertai penguatan kompetensi dan profesionalisme.
Keempat, pendidikan harus mampu menyiapkan generasi menghadapi masa depan melalui penguatan literasi, numerasi, sains, kemampuan digital, artificial intelligence, karakter, dan keterampilan kerja.
Kelima, pemerintah harus memastikan kesempatan pendidikan yang semakin setara, sehingga tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena tempat lahir atau kondisi sosial ekonominya.
“Tempat lahir boleh berbeda. Kesempatan untuk memiliki masa depan tidak boleh berbeda,” ujarnya.
APBN Adalah Alat Perjuangan
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa APBN harus dipandang sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen negara.
Karena itu, pembahasan RAPBN 2027, khususnya sektor pendidikan, harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran memiliki dampak yang terukur.
“APBN bukan sekadar angka. APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Ia berharap berbagai pandangan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan para guru besar, akademisi, peneliti, praktisi pendidikan, masyarakat sipil, guru, serta generasi muda dalam forum tersebut dapat menjadi masukan penting dalam pembahasan RAPBN 2027.
Menurutnya, investasi pendidikan pada akhirnya akan menentukan daya saing dan kesejahteraan Indonesia.
“Sekolah berkualitas melahirkan SDM berkualitas. SDM berkualitas melahirkan produktivitas. Produktivitas melahirkan daya saing. Dan daya saing melahirkan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045.
“Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045. Indonesia Emas dimulai dari ruang kelas hari ini,” pungkasnya.
Penguatan dari Para Narasumber
Pandangan Ibas mendapat penguatan dari para narasumber yang hadir. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd., mendorong perubahan paradigma dari education spending menjadi education investment. Menurutnya, kualitas SDM ditentukan oleh mata rantai peserta didik, guru, pembelajaran, sekolah, hingga lulusan, sehingga penganggaran pendidikan harus berbasis data dan memperhitungkan karakteristik wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi sekolah — termasuk mengatasi kesenjangan perlakuan terhadap madrasah.
Executive Director Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Dr. Nisa Felicia Faridz, Ph.D., menilai persoalan pendidikan bersifat sistemik. Mengutip data PISA 2022, ia menyebut sekitar 74,5 persen remaja usia 15 tahun di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi. Ia juga menyoroti kesiapan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di tengah keterbatasan akses PAUD yang menurut catatannya belum tersedia di sekitar 66,9 persen desa, serta mendorong agar kesejahteraan guru berpijak pada gaji pokok yang layak, bukan sekadar tunjangan.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan merupakan batas konstitusional, bukan ukuran tunggal keberhasilan. “Pendekatannya jangan terjebak pada input oriented policy, tetapi outcome oriented policy,” ujarnya, seraya mendorong penganggaran berbasis kebutuhan dan kesenjangan serta penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil guru.
Tanggapan Anggota Fraksi Partai Demokrat
Sejumlah Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI turut menanggapi. Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti bahwa dunia pendidikan belum selaras dengan dunia kerja yang berubah jauh lebih cepat, sehingga dibutuhkan blueprint pendidikan jangka panjang. Ia memaparkan capaian pengangkatan guru dan tenaga pendidik P3K sekitar 1,1 juta dari 1,4 juta formasi serta dibukanya sekitar 550 ribu formasi baru pada 2027, sekaligus mendorong perlindungan hukum bagi guru dalam RUU Sisdiknas agar profesi guru tidak menjadi pilihan terakhir.
Kapoksi Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menambahkan bahwa RUU Sisdiknas tengah menormakan perlindungan guru melalui dewan kode etik serta penataan wajib belajar 13 tahun termasuk jenjang PAUD. Ia menyoroti postur anggaran yang menurutnya belum sepenuhnya menggambarkan 20 persen untuk pendidikan, memperjuangkan agar pendidikan kedinasan tidak menggerus alokasi wajib pendidikan, serta menekankan perlunya satu regulasi payung agar beragam program — seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda — tidak berjalan terfragmentasi. Ia juga menyinggung kesejahteraan guru, “Dengan angka mandatory spending 20 persen, semestinya guru dan dosen kita sejahtera — tidak ada lagi cerita gaji guru lima ratus ribu. Tetapi realitanya masih seperti itu.”
Sementara Sekretaris Fraksi Partai Demokrat sekaligus Anggota Badan Anggaran, Marwan Cik Asan, memaparkan struktur anggaran pendidikan RAPBN 2027 sebesar Rp820,9 triliun — Rp490 triliun di pemerintah pusat, Rp277 triliun transfer ke daerah, dan Rp53 triliun pembiayaan. Ia mengakui keterbatasan ruang fiskal, namun menegaskan idealnya belanja pendidikan menuju kisaran 4–6 persen dari PDB, dan Fraksi Partai Demokrat akan terus memperjuangkan agar porsi yang benar-benar masuk ke dunia pendidikan semakin besar.
Forum ini turut dihadiri Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI — Drs. Sabam Sinaga, M.M.; Marwan Cik Asan; Dina Lorenza Audria, S.IP.; dan Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol. — serta para narasumber dari UPI, UNJ, UPN “Veteran” Jakarta, PSPK, LPEM FEB UI, SMERU, CIPS, The PRAKARSA, P2G, ASN Mengajar, dan Sekolah Tanah Air, termasuk perwakilan Forum OSIS Nasional.
