Generasi.co, JAKARTA – Sebanyak 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk dan memiliki badan usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan program tersebut dirancang untuk mengubah masyarakat desa dari sekadar objek menjadi pelaku ekonomi, sekaligus memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional.
KDKMP memiliki tiga fungsi utama, yakni menyalurkan barang bersubsidi langsung dari produsen kepada masyarakat, menyerap hasil produksi warga desa, serta menyediakan layanan pembiayaan mikro atau microfinance.
“Dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, masyarakat desa yang semula jadi objek ekonomi, sekarang jadi pelaku ekonomi,” kata Ferry saat menjadi narasumber dalam acara Special Event “2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat” yang diselenggarakan Garuda TV di Auditorium Gedung Utama Kampus Universitas Tarumanagara (UNTAR), Selasa (27/10/2026).
Ferry menjelaskan, fungsi distribusi KDKMP mencakup penyaluran pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, minyak goreng, serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Koperasi juga berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi warga.
Pembentukan 83.000 badan usaha koperasi tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Prosesnya melibatkan 18 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat melalui musyawarah desa khusus.
“Jadi tidak benar kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu top-down, karena proses bottom-up-nya tetap kita lalui,” tegas Ferry.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola operasional KDKMP untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Ferry menegaskan, penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbesar kontribusi ekonomi rakyat terhadap pertumbuhan nasional. Ia berharap koperasi dapat berjalan bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen.
“Harapannya, koperasi, BUMN, dan korporasi sama-sama memberi andil terbaik untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen,” ujar Ferry.
Kementerian Koperasi, kata Ferry, juga membina lebih dari 130 ribu badan usaha koperasi di berbagai wilayah Indonesia. Koperasi tersebut bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, hingga keuangan.
Di sektor produksi, misalnya, terdapat koperasi peternakan sapi di berbagai daerah. Adapun di sektor distribusi, terdapat gudang milik Koperasi Unit Desa (KUD) yang sebelumnya dibangun untuk mendukung ketahanan pangan.
“Jadi koperasi itu bisa memainkan peran besar di sektor produksi, distribusi, industri, dan keuangan,” katanya.
Ferry menyebut penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi turut menjadi bagian dari agenda pemerintah. Salah satu capaian yang disampaikan ialah kembali bersatunya Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) setelah lebih dari 15 tahun mengalami perpecahan.
Menurut Ferry, penguatan ekosistem perkoperasian diperlukan agar koperasi dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
