Generasi.co, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat sistem dan kapasitas layanan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Indonesia. Dukungan tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia.
Sugiono menyampaikan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 100 juta orang, sedangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57 juta orang di Indonesia.
Pemerintah juga mengembangkan 441 rumah sakit daerah dan merenovasi 10.000 puskesmas. Menurut Sugiono, PBB dapat membantu memperkuat sistem yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai layanan tersebut.
“PBB dapat membantu memperkuat sistem dan kapasitas yang mendukung penyelenggaraan berbagai layanan tersebut,” kata Sugiono saat menyampaikan pidato kunci dalam UN Day di Jakarta, Selasa.
Di sektor pendidikan, pemerintah sedang merenovasi 300.000 sekolah, termasuk sekolah berbasis agama di seluruh Indonesia. Pemerintah juga mengembangkan 500 Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung serta membangun 1.500 Sekolah Nasional Terintegrasi.
Upaya lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan guru, perluasan pembelajaran digital, dan penguatan kerja sama pendidikan di kawasan ASEAN.
Sugiono mengatakan dukungan PBB juga telah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat. Pada 2021, sebanyak 2,1 juta orang memperoleh manfaat dari upaya tersebut.
“Dengan dukungan PBB, sebanyak 2,1 juta orang telah memperoleh manfaat dari peningkatan akses terhadap keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat pada 2021,” ujarnya.
Sugiono turut menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi pandemi dan bencana. Pemerintah menerapkan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mendeteksi serta mencegah ancaman sejak dini.
Ia meminta kementeriannya mengoordinasikan berbagai upaya dengan badan-badan PBB yang berada di Indonesia agar kemitraan tersebut dapat mendukung pembangunan masyarakat yang lebih sehat dan tangguh.
Penguatan kerja sama itu dinilai semakin penting menjelang tenggat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. Sugiono menilai waktu untuk mencapai target tersebut semakin terbatas, sementara kemajuan pembangunan belum merata.
“Waktu yang tersedia semakin terbatas, sementara kemajuan yang dicapai masih belum merata. Kami harus mempercepat langkah dan tindakan kami. PBB dapat membantu mendukung program prioritas internasional, memperkuat kelembagaan, serta mempertemukan berbagai komunitas untuk bekerja bersama,” kata Sugiono.
