Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan merevisi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan realistis. Ia menekankan pentingnya menjaga daya saing industri nasional tanpa mengorbankan semangat nasionalisme.
Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto, menyatakan komitmennya untuk merevisi regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini menjadi bagian penting dalam kebijakan industri nasional.
Langkah tersebut diambil menyusul banyaknya masukan dari pelaku industri dan pengusaha dalam kegiatan Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 8 April 2025.
Dalam pidatonya, Prabowo mengakui bahwa semangat di balik aturan TKDN adalah nasionalisme dan kemandirian industri.
Namun, ia menilai bahwa penerapan TKDN yang terlalu kaku justru dapat melemahkan daya saing industri nasional di pasar global.
“Saya sudah kasih instruksi soal TKDN. Niat awalnya baik, demi nasionalisme. Kalau sudah kenal saya lama, saya itu paling nasionalis.”
“Kalau jantung saya dibuka, mungkin yang keluar merah putih. Tapi kita harus realistis, kalau TKDN dipaksakan, kita bisa kalah, tidak kompetitif,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para peserta sarasehan.
Nasionalisme Ekonomi yang Adaptif
Prabowo menekankan bahwa nasionalisme tidak boleh membutakan realitas ekonomi.
Ia berpendapat bahwa kebijakan nasional seharusnya memberi ruang fleksibilitas, agar industri dalam negeri tidak terjebak dalam beban regulasi yang justru menghambat inovasi dan produktivitas.
“TKDN itu bagus, tapi harus fleksibel. Dibuat lebih realistis. Kalau bisa, ganti saja dengan insentif. Tolong ya, para menteri saya, bantu saya untuk bikin ini realistis. Jangan kaku,” tegasnya.
Langkah ini, menurut Prabowo, bukan berarti mengabaikan pentingnya konten lokal, melainkan mengadaptasikan kebijakan agar sesuai dengan perkembangan global dan kapasitas industri nasional saat ini.
Permasalahan TKDN Lebih dari Sekadar Regulasi
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti masalah TKDN tidak bisa dipisahkan dari isu pendidikan, riset, dan penguasaan teknologi.
Ia menilai bahwa beban pemenuhan komponen lokal tidak bisa hanya ditanggung oleh pelaku usaha saja, melainkan juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan institusi pendidikan.
“Masalah kemampuan konten dalam negeri itu masalah luas, menyangkut pendidikan, IPTEK, sains. Kita nggak bisa terus bikin regulasi TKDN naik terus tiap tahun tanpa lihat kesiapan SDM dan ekosistemnya,” katanya.
Prabowo mendorong pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan rantai pasok nasional yang kuat dan berkelanjutan.
Industri Sambut Positif Rencana Revisi TKDN
Pernyataan Prabowo tersebut langsung disambut antusias oleh berbagai kalangan industri.
Banyak pelaku usaha yang selama ini merasa terbebani dengan persyaratan TKDN yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kapasitas produksi dalam negeri.
Dengan adanya wacana perubahan ini, pelaku industri berharap pemerintah memberikan insentif yang mendorong inovasi lokal.
Namun tetap mempertahankan keterbukaan terhadap komponen global guna memastikan efisiensi biaya dan kualitas produk.
Langkah ini juga dinilai sebagai sinyal positif bagi investor asing yang sebelumnya ragu masuk ke Indonesia karena kompleksitas regulasi industri.
Prabowo sendiri memastikan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi semangat kemandirian nasional, namun dalam bingkai kebijakan yang adaptif, kompetitif, dan bersahabat dengan dunia usaha.
(BAS/Red)
