Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menepis isu jatah menteri usai pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati. Ia menegaskan pertemuan tersebut hanya silaturahmi tanpa kesepakatan politik.
Generasi.co, Jakarta – Pertemuan singkat antara Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Meskipun pertemuan itu dilakukan secara tertutup, berbagai spekulasi terus bermunculan, mulai dari dugaan adanya kesepakatan politik hingga isu pembagian kursi menteri di pemerintahan Prabowo.
Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan tegas membantah semua spekulasi yang menyebutkan adanya pembicaraan atau kesepakatan politik strategis dalam pertemuan tersebut.
Menurut Dasco, agenda utama dari pertemuan antara Prabowo dan Megawati adalah murni silaturahmi dalam rangka Idulfitri, yang lazim dilakukan antartokoh bangsa.
“Banyak yang bertanya-tanya soal ‘gol’ atau hasil politik dari pertemuan tersebut. Padahal, tidak ada maksud politis atau negosiasi kekuasaan.”
“Itu hanya pertemuan hangat dua tokoh nasional yang sudah saling mengenal cukup lama. Hubungan mereka baik-baik saja dan tetap bersahabat,” ujar Dasco.
Pernyataan ini disampaikan Dasco sebagai respon atas beredarnya narasi yang menyebut bahwa PDIP telah meminta atau bahkan ditawari jatah kursi menteri dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Narasi tersebut beredar luas di media sosial maupun obrolan publik, memunculkan kesan bahwa pertemuan tersebut memiliki tujuan politik tersembunyi.
Dasco menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan soal kursi menteri atau kesepakatan politik dalam bentuk apa pun antara kedua tokoh tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa PDIP tidak sedang bergabung secara resmi dalam barisan koalisi pemerintahan, dan semua klaim terkait hal tersebut tidak berdasar.
“Saya pastikan tidak ada permintaan atau penawaran terkait jatah menteri. Pertemuan itu hanya sebatas mempererat tali silaturahmi antartokoh nasional, tidak lebih,” tegas Dasco.
Ia juga menambahkan bahwa dalam situasi global yang sedang tidak menentu, seperti dampak konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia, Indonesia memerlukan kerja sama lintas partai dan tokoh bangsa untuk menjaga stabilitas nasional.
Dalam konteks inilah, silaturahmi dan dialog menjadi penting sebagai upaya membangun suasana politik yang sejuk dan kolaboratif.
Pernyataan Dasco turut memperkuat narasi bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen menjaga keseimbangan politik nasional tanpa harus bergantung pada manuver-manuver jangka pendek yang berorientasi pada kekuasaan.
Ia menilai bahwa kolaborasi lintas partai tetap terbuka, namun harus dilakukan dengan transparansi, etika politik yang sehat, dan tujuan yang jelas demi kemajuan bangsa.
Di sisi lain, pengamat politik menilai bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati dapat dilihat sebagai upaya memperkuat jembatan komunikasi antara kubu pemerintah dan oposisi, tanpa harus menjurus pada pembentukan koalisi baru.
Sikap saling menghormati antara dua tokoh besar tersebut dianggap sebagai contoh etika berpolitik yang matang dan dewasa.
Dengan penegasan ini, publik diharapkan dapat melihat bahwa tidak semua pertemuan antar-elite politik bermuara pada bagi-bagi kekuasaan.
Dalam budaya politik Indonesia, terutama saat momentum hari besar keagamaan seperti Idulfitri, silaturahmi antarpemimpin sudah menjadi tradisi yang sarat nilai kebangsaan dan semangat persatuan.
(BAS/Red)
