Generasi.co, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari semula Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Pengurangan anggaran tersebut dilakukan seiring pembenahan tata kelola program agar penggunaan APBN lebih efektif dan tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah masih melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi tata kelola yang tengah berlangsung.
“Untuk tahun 2026, saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan,” kata Agustina dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Menurut Agustina, BGN sedang meninjau berbagai komponen yang memengaruhi penggunaan anggaran negara. Jika hasil kajian ilmiah dan data menunjukkan perlunya penyesuaian lebih lanjut, besaran anggaran akan kembali disesuaikan.
“Kalau nantinya ditemukan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut berdasarkan kajian ilmiah dan data yang kuat, maka angka anggarannya akan menyesuaikan secara otomatis,” ujarnya.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk mempertajam tata kelola program. Evaluasi tersebut mencakup penyisiran kembali data penerima manfaat yang saat ini berjumlah 62,7 juta.
“Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 (juta penerima manfaat), itu saya yakin sebenarnya nanti akan otomatis mengikuti,” katanya.
Agustina menegaskan pengurangan anggaran bukan semata-mata langkah penghematan, melainkan hasil pembenahan data agar program berjalan lebih efisien. Dalam evaluasi, BGN menemukan adanya sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Kalau ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya nggak segitu. Karena dapodik sebenarnya memang nggak segitu jumlahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan Presiden kini meminta BGN lebih memprioritaskan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar jumlah penerima manfaat.
“Beliau tidak lagi menargetkan angka tertentu, tapi perbaiki kualitas. Benar-benar memang yang tepat sasaran,” kata Agustina.
