Generasi.co, Jakarta – Rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9-10 masih menunggu validitas data penerima subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah memeriksa ketepatan data pembagian desil sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Itu (pembatasan Pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Bahlil mengatakan validitas data menjadi penting agar kebijakan pembatasan subsidi tidak menimbulkan hasil yang berbeda dari tujuan pemerintah.
“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujarnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan pembatasan subsidi BBM bagi masyarakat desil 10 berpotensi menghemat sekitar 10 persen anggaran subsidi energi.
Purbaya mengatakan pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, dilakukan secara bertahap untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Dalam skema yang dibahas pemerintah, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 tidak diperbolehkan membeli Pertalite dan harus menggunakan BBM nonsubsidi.
Purbaya menyebut sistem yang dimiliki Pertamina dinilai mampu mendukung penerapan pembatasan tersebut. Namun, pengendalian subsidi BBM masih dalam tahap pembahasan dan baru akan diterapkan setelah seluruh sistem siap.
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dalam APBN 2026. Anggaran tersebut setara sekitar 65,87 persen dari total subsidi yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.
Jika digabung dengan kompensasi, anggaran pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.
