Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco pimpin rapat koordinasi bahas solusi pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai yang sebabkan isolasi Pulau Enggano sejak Maret 2025.
Generasi.co, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani telah menugaskan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mewakili lembaga legislatif dalam rapat koordinasi dengan pemerintah yang membahas krisis akses transportasi ke Pulau Enggano.
Pulau Enggano, bagian dari Provinsi Bengkulu, mengalami isolasi selama delapan bulan terakhir akibat pendangkalan di jalur Pelabuhan Pulau Baai, yang menjadi akses utama penghubung laut. Akibatnya, kapal tidak lagi dapat bersandar langsung di dermaga, dan penumpang harus diturunkan di tengah laut.
Puan menyampaikan persoalan ini sebenarnya sudah didiskusikan secara informal antara DPR dan pemerintah, dan kedua pihak sepakat untuk segera menyelesaikannya.
“Terkait dengan Enggano, pemerintah bersama DPR sudah berbicara secara informal dan kita akan menyelesaikan hal itu secepat-cepatnya dengan baik. Dan tentu saja, masalah-masalah pulau itu jangan sampai terjadi lagi,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Selasa (24/6/2025).
Menanggapi penugasan tersebut, Sufmi Dasco menyebut dirinya telah menjalin komunikasi awal dengan pihak Pelindo, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai. Ia meminta agar proses pengerukan segera dilakukan sebagai langkah awal.
“Saya diminta berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi. Komunikasi sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan,” ungkap Dasco.
Dasco menambahkan dirinya akan memimpin rapat koordinasi bersama pihak pemerintah pada hari Senin untuk menetapkan langkah konkret dalam menangani situasi ini. Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang berdampak nyata bagi warga Enggano.
“Namun hari ini, DPR dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR. Kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano,” jelasnya.
“Mudah-mudahan pada hari ini semua langkah-langkah yang akan diambil dituntaskan dalam rapat koordinasi pada hari ini,” tambah Dasco.
Kondisi pendangkalan pelabuhan yang belum teratasi menyebabkan distribusi logistik terhambat. Masyarakat Enggano mengalami krisis bahan makanan, terputusnya akses layanan kesehatan, serta mandeknya penjualan hasil bumi. Akibat tak ada jalur distribusi, ratusan petani bahkan memilih untuk tidak memanen hasil kebun mereka karena harga jual yang anjlok dan minimnya transportasi.
Situasi ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena tidak hanya memengaruhi ekonomi lokal, tapi juga ketahanan pangan dan akses layanan dasar masyarakat. Pemerintah dan DPR diharapkan segera mengambil langkah tegas dan sistematis agar isolasi Pulau Enggano tidak terus berlarut.
(BAS/Red)
