Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa tak jarang anggota DPR harus mengeluarkan uang pribadi untuk menutup kekurangan dana saat masa reses. Menurut Dasco, tekanan langsung dari konstituen di lapangan, seperti permintaan perbaikan infrastruktur atau kebutuhan darurat komunitas, sering kali memaksa wakil rakyat mengeluarkan biaya tambahan.
“Nah, dalam kunjungan-kunjungan aspirasi kadang-kadang juga itu ditembak di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, misal perlu tenda untuk orang meninggal, gitu-gitu,” ujarnya saat dihubungi media, Senin (13/10/2025).
Dasco menambahkan bahwa kondisi itu menyebabkan beberapa anggota DPR “nombok” atau menambah dari kantong sendiri. “Lah, ini kadang-kadang anggota DPR ini, ya bisa juga nombok, gitu loh,” kata dia.
Fenomena ini menurutnya lebih sering terjadi di daerah pemilihan (Dapil) yang padat penduduk, seperti Jakarta, di mana tuntutan dan kebutuhan konstituen lebih beragam dan intens. Ia memberi contoh kolega dari Partai Gerindra, Habiburrokhman, anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur. Ketika menggelar kegiatan sosialisasi di beberapa titik, permintaan serupa datang dari wilayah tetangga sehingga Habiburrokhman akhirnya menambah alokasi kegiatan demi merespons tuntutan konstituen.
“Yang berdekatan dengan titik itu enggak dibikin, kadang-kadang konstituennya nagih, ‘kok kami enggak ada apa, apa sembako?’ misalnya gitu. Dia akhirnya ya nambahin, gitu loh,” tutur Dasco.
Perbedaan kebutuhan lapangan inilah yang membuat besaran pengeluaran dana reses tiap anggota DPR bervariasi. Dasco menegaskan juga ada kendala teknis dalam pelaporan: detail pengeluaran yang terjadi di lapangan sering sulit dilampirkan lengkap pada aplikasi pelaporan DPR karena bentuk bantuan kerap bersifat langsung dan tak mungkin selalu didampingi tanda terima formal dari penerima.
“Nah, kemudian, kan kita enggak mungkin minta pertanggungjawaban konstituen, tanda tangan misalnya dia sudah terima ini, atau kemudian dapet ini, kan gitu,” jelasnya.
Selain itu, anggota DPR mesti menanggung honor tim dapil yang bekerja tanpa gaji dari APBN; mereka biasanya diberi uang saku saat kegiatan reses, dan besaran serta frekuensinya berbeda-beda antaranggota. “Mereka yang koordinir di daerah dan harus juga dikasih uang saku, misalnya gitu loh,” kata Dasco, menegaskan salah satu sumber pengeluaran tambahan yang kerap ditanggung legislator.
