Generasi.co, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya tidak pernah memaksa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap didistribusikan di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sudaryono mengatakan penyaluran MBG mengikuti keputusan pemerintah daerah terkait aktivitas sekolah. Jika sekolah diliburkan akibat karhutla, penyaluran MBG juga mengikuti kebijakan tersebut.
“Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti,” kata Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Ia menjelaskan, makanan tetap dapat didistribusikan pada hari ketika dapur MBG sudah terlanjur memasak setelah sekolah baru diumumkan libur. Hal itu terjadi karena bahan baku telah dibeli dan proses persiapan makanan sudah dilakukan.
“Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi,” ujar dia.
Sudaryono menegaskan BGN tidak menjadikan keberlanjutan distribusi MBG sebagai alasan untuk mengabaikan keputusan pemerintah daerah terkait peliburan sekolah.
Menurut dia, kewenangan terkait sekolah menengah atas (SMA) berada pada gubernur, sedangkan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) berada pada bupati atau wali kota. BGN mengikuti keputusan tersebut dalam pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pemantauan terpadu terhadap dampak karhutla, termasuk terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas transportasi udara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan mencakup titik panas, kondisi kebakaran, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang.
“Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang,” kata Ristianto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Ristianto, informasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas operasi pengendalian karhutla sekaligus memberikan panduan kepada masyarakat. Gangguan asap juga berpotensi memengaruhi mobilitas, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan.
Kemenhut menyebut kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah relatif cepat. Kondisi itu dipengaruhi konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya.
Ristianto mengatakan perkembangan karhutla terus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi dan sistem SiPongi. Untuk perjalanan udara, masyarakat diminta mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan.
