Dasco Sebut Pemerintah Sudah Tetapkan Target Pemindahan IKN

Foto: Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. (Instagram)
Foto: Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. (Instagram)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco ungkap pemerintah punya target pindah ke IKN, tapi anggaran masih jadi sorotan. NasDem usul Wapres mulai berkantor di sana.

Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah target terkait pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, proses pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan dasar hukum dan rencana anggaran yang telah disepakati.

“Setelah kita lihat-lihat juga di sana, kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” kata Dasco kdikutip dari ANTARA, Kamis (24/7/2025).

Namun, Dasco menekankan percepatan pembangunan maupun pemindahan ke IKN harus memperhatikan kondisi keuangan negara. Ia sendiri mengaku belum mengetahui secara pasti alokasi anggaran untuk proyek IKN di 2026.

“Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi partai politik, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam memfungsikan IKN. Ia menyarankan agar Wakil Presiden mulai berkantor di lokasi yang infrastruktur dasarnya sudah selesai dibangun.

“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Saan, Jumat (18/7).

Ia juga meminta pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengalihan status ibu kota ke IKN, mengingat pembangunan kawasan tersebut sudah menyerap anggaran negara dalam jumlah besar, mencapai ratusan triliun rupiah.

Dengan adanya target dari pemerintah dan desakan dari berbagai pihak, dinamika pemindahan ibu kota ke IKN diperkirakan akan terus menjadi sorotan, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran serta kepastian pelaksanaannya di lapangan.

(BAS/Red)