JAKARTA, Generasi.co — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. Hidayat Nur Wahid, M.A. (HNW), mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengambil tindakan nyata dan operasional demi menghentikan langkah Israel yang berencana mencaplok kawasan Tepi Barat, Palestina.
Melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (27/2/2026), HNW menegaskan bahwa Rapat Darurat tingkat Menteri Luar Negeri OKI tidak boleh lagi hanya berakhir pada kecaman lisan. Pertemuan tersebut harus menghasilkan keputusan strategis guna menyelamatkan Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Masjid al-Aqsha dari penguasaan ilegal Israel.
Jangan Sekadar Mengecam, Dorong KTT Kepala Negara
Menurut HNW, situasi di lapangan sudah sangat genting. Rangkaian kecaman dan penolakan yang selama ini disuarakan OKI terbukti diabaikan oleh Israel, yang justru semakin brutal melancarkan agresi militer.
“Untuk pembahasan awal memang lebih tepat dilakukan oleh para Menlu. Namun, agar mendapat keputusan yang lebih strategis dan konkret, sangat penting apabila keputusan KTT tingkat Menlu itu ditindaklanjuti dengan KTT tingkat kepala negara OKI,” tegas HNW.
Ia menyoroti bahwa sudah tiga kali belasan menteri luar negeri OKI mengeluarkan pernyataan keras secara bersama-sama, namun Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, sama sekali tidak menggubrisnya.
Ancaman Proyek ‘Israel Raya’ dan Sikap Amerika Serikat
Krisis ini diperparah oleh manuver politik Amerika Serikat. HNW menyoroti pernyataan terbuka Duta Besar AS untuk Israel yang menyinggung ekspansi dan kolonialisasi hingga ke Sungai Nil dan Eufrat. Retorika “Israel Raya” ini secara langsung mengancam kedaulatan sejumlah negara anggota OKI di kawasan tersebut, di antaranya:
- Mesir
- Arab Saudi
- Kuwait
- Irak
- Suriah
- Yordania
- Lebanon
Ironisnya, Presiden AS Donald Trump tidak memberikan koreksi, klarifikasi, apalagi kutukan terhadap manuver tersebut. Sebaliknya, AS justru membuka konsulat pertamanya di Efrat, sebelah selatan Bethlehem (wilayah pendudukan ilegal Israel). HNW menilai langkah historis AS ini merupakan bentuk legalisasi atas pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.
Evaluasi Keanggotaan di Dewan Perdamaian (Board of Peace)
Dalam peringatan kerasnya, HNW juga menyoroti keikutsertaan beberapa kepala negara OKI dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang saat ini dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.
HNW mendesak negara-negara OKI untuk mengevaluasi peran mereka secara maksimal di dewan tersebut. Jika BoP terbukti tidak efektif dalam menghentikan perang, menghadirkan perdamaian, atau mewujudkan kemerdekaan Palestina (bahkan dalam skema Two-State Solution), OKI harus berani mengambil sikap tegas.
“Bila keberadaan di Dewan Perdamaian tidak efektif dan justru ditunggangi oleh kepentingan kolonialisme Israel untuk melegitimasi pendudukan dari Gaza, Tepi Barat, hingga membentuk Israel Raya, maka sudah sewajarnya opsi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut dipertimbangkan untuk dilaksanakan,” desaknya.
Sebagai solusi konkret, HNW mengusulkan agar negara-negara anggota OKI segera membentuk aliansi pertahanan, politik, dan ekonomi bersama. Solidaritas nyata ini dinilai krusial untuk menghentikan genosida, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan, dan membangun kembali Palestina yang merdeka.
