Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dorong kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat di ICCF 2025 untuk solusi nyata krisis iklim dan ketahanan nasional.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk menangani dampak krisis iklim yang kini sudah menjadi persoalan ekologis dan sosial serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta dan Bali.
Menurut Eddy, penanganan krisis iklim tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja.
“Menghadapi krisis iklim kita bukan berkompetisi, tetapi berkolaborasi. Pemerintah, swasta, NGO, dan masyarakat sipil harus saling menguatkan. Karena itu, MPR RI hadir bukan hanya sebagai rumah kebangsaan, tetapi juga rumah kolaborasi. Sebagai titik temu untuk merumuskan solusi bersama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).
Semangat kolaborasi tersebut menjadi dasar kerja sama MPR RI dengan Emil Salim Institute (ESI) dalam menyelenggarakan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025. Forum tahunan ini akan digelar pada 21-23 Oktober 2025 di Jakarta, sebagai upaya meneruskan pemikiran Prof. Emil Salim dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“ICCF tahun ini menjadi momen penting yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, untuk bersama mewujudkan ketahanan pangan, air, wilayah, dan energi di tengah perubahan iklim,” jelas Eddy.
Eddy berharap, hasil forum ICCF 2025 akan menjadi rekomendasi kebijakan strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam agenda perubahan iklim global, khususnya dalam menghadapi COP 30 di Belém, Brasil. Ia menyebutkan, forum ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan nasional di bidang energi, pangan, dan air.
Amelia F. Salim, Ketua Yayasan Era Sharaddha Indonesia yang menaungi Emil Salim Institute, menambahkan bahwa ICCF 3 menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran publik sekaligus merumuskan solusi adaptasi dan mitigasi iklim yang inklusif dan berkelanjutan. “Ketahanan energi, air, pangan, dan wilayah harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah,” ujar Amelia.
ICCF 2025 juga berperan sebagai platform strategis untuk konsolidasi nasional menjelang COP UNFCCC ke-30. Forum ini akan menghasilkan policy brief dan Deklarasi Bersama yang mewakili posisi Indonesia terkait penguatan Nationally Determined Contributions (NDC), peta jalan adaptasi, serta strategi pembiayaan dan transfer teknologi iklim.
Selain itu, Eddy menekankan bahwa isu krisis sampah juga akan menjadi sorotan utama di ICCF 2025. Forum ini akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi pengelolaan sampah yang efektif dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan nasional.
“ICCF 2025 adalah panggung kolaborasi untuk memastikan ide besar menghadapi perubahan iklim tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi berbuah kebijakan nyata yang berdampak bagi masyarakat. Climate action starts now!” tutup Eddy.
