Gerindra: Swasembada Pangan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Petani

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto/DPR RI

Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan keberhasilan program swasembada pangan nasional tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan petani. Menurutnya, petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat dari setiap kebijakan pangan yang dijalankan pemerintah.

“Keberhasilan swasembada pangan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Sebab, petani yang sejahtera adalah kunci terwujudnya pertanian yang kuat dan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Titiek dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).

Ketua Komisi IV DPR RI itu mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda strategis nasional. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan bangsa di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik.

Titiek mengingatkan pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi alat pertanian, hingga jaminan harga yang memberikan kepastian dan keuntungan bagi petani.

“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat dari setiap kebijakan pangan nasional,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Menurut Titiek, Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Klaten, memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang menopang ketersediaan beras di Indonesia. Namun, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga meningkatnya biaya produksi yang membebani petani.

Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda swasembada pangan, Titiek memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dalam kegiatan Panen Raya Padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (10/7/2026).

Ia memastikan Komisi IV DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pertanian melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar seluruh program pemerintah benar-benar berpihak kepada petani sekaligus memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Titiek juga menyampaikan apresiasi kepada para petani, penyuluh pertanian, penyalur pupuk bersubsidi, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta BUMN yang selama ini berkolaborasi meningkatkan produksi padi nasional.

“Semoga produksi terus meningkat, harga tetap menguntungkan, kesejahteraan petani semakin meningkat, serta pertanian Indonesia semakin jaya dan berdaulat,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah membuktikan keberhasilan mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan mandatori biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Prabowo menegaskan pemerintah tidak mungkin berbohong kepada rakyat mengenai kondisi pangan nasional.

“Dosalah Pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Dosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan,” kata Prabowo.

Ia menyebut target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.

“Alhamdulillah kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan,” tandasnya.