Gubernur Lampung sampaikan aspirasi aksi damai 1 September ke MPR RI dan Wamen Setneg untuk diteruskan ke Presiden Prabowo. Tuntutan rakyat jadi fokus pembangunan.
Generasi.co, Jakarta – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Mirza menyampaikan aspirasi strategis masyarakat Lampung hasil aksi damai yang digelar pada Senin (1/9).
Menurut Mirza, aspirasi tersebut mencerminkan suara kolektif rakyat Lampung dan perlu segera ditindaklanjuti di tingkat nasional.
“Suara rakyat bukan sekadar tuntutan, melainkan arah pembangunan yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Semua suara rakyat adalah amanah,” tegas Mirza dikutip pada Kamis (4/9).
Aspirasi ini merangkum tuntutan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung. Aksi berlangsung dengan tertib dan aman, berkat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Forkopimda, serta DPRD Lampung yang turut hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi.
Adapun beberapa tuntutan strategis yang disampaikan, antara lain:
- Pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Penolakan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan DPR.
- Evaluasi terhadap menteri-menteri yang dinilai bermasalah.
- Penarikan kader bermasalah dari Partai Gerindra.
- Mutasi menyeluruh dalam tubuh Polri, termasuk Kapolri, serta evaluasi kinerja Polda Lampung.
- Penyelesaian pembebasan lahan Anak Tua dan penolakan terhadap aktivitas perkebunan PT SGC di Lampung.
- Kenaikan gaji guru dan dosen, serta penolakan atas kebijakan efisiensi yang menurunkan kualitas penghasilan guru.
- Percepatan pembahasan RUU KUHP.
- Pelaksanaan reformasi agraria oleh Menteri ATR/BPN di wilayah Lampung.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut baik langkah Gubernur Lampung tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menyampaikan seluruh aspirasi kepada pihak terkait, termasuk kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat, sehingga berbagai tuntutan yang disuarakan secara damai dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme pemerintahan yang berlaku.
(BAS/Red)
