Generasi.co, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, M Husni, menegaskan berbagai masukan dari para ulama dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji akan menjadi bekal penting bagi DPR dan pemerintah untuk menyempurnakan tata kelola haji pada musim haji 2027.
Hal itu disampaikan Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Husni, forum tersebut menjadi sarana strategis untuk menghimpun pandangan dan pengalaman para ulama terkait pelaksanaan ibadah haji. Seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih baik.
“Menarik sekali tadi apa yang tuan-tuan guru sampaikan tentang pelaksanaan ibadah haji. Masukan-masukannya sangat baik,” ujar Husni.
Ia menjelaskan, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan karena Pemerintah Arab Saudi kerap mengeluarkan kebijakan baru menjelang puncak penyelenggaraan ibadah haji. Perubahan tersebut berdampak pada skema pelayanan yang telah disiapkan, termasuk pelaksanaan murur dan tanazul.
“Sering kali keputusan Pemerintah Arab Saudi baru keluar menjelang pelaksanaan. Tahun 2025, misalnya, rencana murur dan tanazul yang sudah disiapkan harus berubah karena adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi,” jelasnya.
Meski demikian, Husni mengapresiasi pelaksanaan murur dan tanazul pada musim haji 2026 yang dinilainya berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, pada tahun 2026 pelaksanaan murur dan tanazul dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Selain mengevaluasi aspek teknis, Husni menilai pengaturan pergerakan jemaah menuju Arafah menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kepadatan saat puncak ibadah haji. Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, juga terus mendorong langkah-langkah efisiensi, termasuk upaya memperpendek masa tinggal jemaah di Arab Saudi guna menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami terus memperjuangkan langkah-langkah efisiensi karena itu menjadi salah satu cara untuk menekan biaya haji,” ungkapnya.
Husni berharap seluruh pandangan yang disampaikan para ulama tidak berhenti sebagai bahan diskusi, melainkan menjadi dasar evaluasi bersama bagi DPR dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adaptif dan berkualitas.
“Tujuan kita hanya satu, bagaimana penyelenggaraan haji tahun 2027 bisa jauh lebih baik. Insyaallah, berbagai masukan dari para ulama hari ini akan menjadi bekal penting untuk mewujudkannya,” pungkasnya.
