Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyoroti penurunan anggaran BOP PAUD 2025, yang dapat menghambat program wajib belajar 13 tahun. Ekonom Indef juga mengkritisi tren penurunan anggaran dalam tiga tahun terakhir.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat menyoroti penurunan alokasi anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dalam APBN 2025.
Menurut Lestari Moerdijat, pengurangan anggaran ini dapat berdampak pada upaya pemerintah dalam merealisasikan program wajib belajar 13 tahun, yang kini mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Konsistensi antara perencanaan program dan dukungan alokasi anggaran yang ada sejatinya harus sejalan.”
“Komitmen pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun, sejak PAUD, harus mampu diwujudkan,” ujar Lestari dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).
Jadi Sorotan
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menegaskan bahwa tren penurunan anggaran BOP PAUD harus disikapi dengan serius oleh berbagai pemangku kepentingan.
Mengingat PAUD kini menjadi bagian dari skema wajib belajar 13 tahun, pemerintah harus menjamin bahwa alokasi dana yang diberikan cukup untuk mendukung kualitas pendidikan anak usia dini.
“Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun harus bisa direalisasikan dengan baik sebagai wujud penegakan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” kata Rerie.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, ia berharap agar seluruh pihak dapat memberikan dukungan penuh terhadap program pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah, sehingga target yang telah ditetapkan bisa dicapai dengan optimal.
Kolaborasi
Lestari yang juga menjabat sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mengaku, implementasi program wajib belajar 13 tahun memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus membangun kolaborasi yang kuat untuk memastikan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun berjalan dengan sukses,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan berkualitas sejak usia dini akan berdampak besar pada pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter dan berdaya saing di masa depan.
Oleh karena itu, ia akui dukungan anggaran yang memadai harus jadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional.
Disorot Ekonom Indef
Penurunan alokasi anggaran untuk BOP PAUD 2025 juga jadi perhatian Ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Eisha Maghfiruha Rachbini.
Ia mengungkap, alokasi anggaran untuk PAUD mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, meskipun pemerintah mencanangkan program wajib belajar 13 tahun.
Berikut adalah data penurunan anggaran BOP PAUD dibandingkan total anggaran pendidikan nasional:
- Tahun 2023: 0,8% dari total anggaran pendidikan.
- Tahun 2024: 0,69% dari total anggaran pendidikan.
- Tahun 2025: 0,56% dari total anggaran pendidikan.
Padahal, dalam APBN 2025, anggaran pendidikan yang ditetapkan sebesar Rp 724,2 triliun.
Namun, alokasi untuk BOP PAUD justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan adanya tren penurunan ini, perlu ada evaluasi serius dari pemerintah terkait efektivitas kebijakan anggaran pendidikan.”
“Jangan sampai penurunan ini berdampak pada kualitas pendidikan anak usia dini yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pengembangan SDM nasional,” jelas Eisha.
Dampak
Penurunan anggaran BOP PAUD dikhawatirkan dapat berimbas pada berbagai aspek penting dalam pendidikan anak usia dini, di antaranya:
✔ Menurunnya kualitas fasilitas dan sarana prasarana PAUD, terutama di daerah terpencil.
✔ Berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, yang mayoritas masih mengalami kendala kesejahteraan.
✔ Menyulitkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, karena PAUD berperan dalam memberikan stimulasi awal bagi perkembangan anak.
Lestari Moerdijat menekankan, pengurangan anggaran ini tidak boleh menghambat kualitas pendidikan bagi generasi mendatang.
“Jika PAUD sudah dimasukkan dalam skema wajib belajar 13 tahun, maka harus ada komitmen kuat dari pemerintah untuk mendukung pembiayaannya.”
“Jangan sampai program yang sudah dicanangkan justru terganjal karena kurangnya alokasi anggaran,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyoroti penurunan anggaran BOP PAUD 2025, yang dianggap berpotensi menghambat realisasi wajib belajar 13 tahun.
Ia meminta pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga konsistensi antara kebijakan dan dukungan anggaran, agar kualitas pendidikan anak usia dini tetap terjamin.
Di sisi lain, Ekonom Indef Eisha Maghfiruha Rachbini juga mengkritisi tren penurunan alokasi anggaran BOP PAUD dalam tiga tahun terakhir, yang kini hanya 0,56% dari total anggaran pendidikan nasional.
Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada akses pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kualitas fasilitas PAUD.
Demi menciptakan generasi emas Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan komitmen penuh dari pemerintah dalam menjaga kesinambungan anggaran pendidikan, khususnya bagi jenjang pendidikan usia dini yang menjadi fondasi awal pembelajaran anak-anak Indonesia.
(BAS/Red)
