Generasi.co, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penutupan 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Luhut menyampaikan hal itu setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai perbaikan tata laksana MBG. Menurut dia, setiap keputusan strategis dalam program tersebut harus didasarkan pada data yang akurat, pengawasan ketat, serta keberanian melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.
Luhut juga meminta lokasi pembangunan SPPG diubah dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menilai pembangunan SPPG tidak semestinya hanya mempertimbangkan kemudahan berbisnis atau akses lokasi.
“Negara harus hadir lebih dahulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan,” kata Luhut dalam unggahan di Instagram, Kamis (20/8/2026).
Menurut Luhut, penentuan lokasi SPPG harus menggunakan data mengenai prevalensi stunting, kerentanan pangan, dan kondisi geografis. Saat ini sekitar 1.700 SPPG disiapkan untuk berfokus di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Luhut mengapresiasi langkah Sudaryono menutup 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Menurut dia, ketegasan tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas gizi anak sejak proses penyediaan makanan.
Ia juga menyatakan Dewan Ekonomi Nasional siap mendukung perbaikan tata kelola MBG melalui rekomendasi kebijakan dan penguatan digitalisasi sistem BGN. Sistem tersebut diharapkan dapat memantau rantai pasok, kualitas makanan, hingga kinerja setiap SPPG secara transparan dan aktual.
Luhut mengatakan dirinya juga telah menyampaikan kepada Sudaryono isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto melalui telepon seusai pidato kenegaraan pada Jumat lalu. Dalam pembicaraan itu, Luhut menekankan bahwa meski MBG merupakan program unggulan Presiden, tantangan utamanya terletak pada pelaksanaan yang benar, konsisten, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” ujar Luhut.
