Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas agar dapur-dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, menyusul gelombang kasus keracunan makanan terkait program tersebut. Arahan disampaikan usai pertemuan terbatas Presiden dengan anggota Kabinet Merah Putih di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengutip penekanan Presiden bahwa paling lambat minggu depan dapur-dapur harus dilengkapi dengan alat uji kebersihan (test kit), alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, perangkat pencegah bakteri, serta filter air bersih. Menurut Teddy, langkah ini dimaksudkan memastikan kualitas makanan selain efisiensi distribusi MBG.
Data korban
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025. Kepala BGN Dadan Hidayana memaparkan distribusi laporan menurut wilayah: wilayah 1 (Pulau Sumatra) tercatat 1.307 orang; wilayah 2 (Pulau Jawa) tercatat 4.147 orang ditambah laporan baru sebanyak 60 orang; wilayah 3 (Indonesia Timur) tercatat 1.003 orang. Dadan menyoroti kejadian luar biasa di Banggai (wilayah 3) yang menimpa 330 orang beberapa waktu lalu.
Penyebab dan Temuan Awal
Dadan menyebut salah satu penyebab adalah pergantian supplier, sehingga menu yang disajikan berupa ikan cakalang berkualitas buruk menggantikan pasokan sebelumnya yang lebih baik — langkah yang dilakukan untuk mengakomodasi potensi sumber daya lokal. Ia menekankan banyak kasus bermuara pada ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Presiden memanggil sejumlah menteri dan anggota kabinet untuk memantau progres program-program prioritas termasuk MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, serta stimulus ekonomi. Pemerintah menegaskan langkah perbaikan akan meliputi penguatan SOP, pengawasan penyediaan bahan baku, serta peralatan higienis di dapur-dapur pelaksana. BGN dan Kementerian terkait telah membahas penanganan kasus ini dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, termasuk koordinasi dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan.
Implikasi
Arahan presiden menempatkan fokus pada aspek kesehatan publik dan keamanan pangan program MBG. Selain penegakan standar operasional dan pengujian berkala, pemerintah perlu memastikan rantai pasok yang andal dan mekanisme pengawasan terpadu agar program kesejahteraan ini tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
