Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memulai gerakan nasional penggantian atap rumah warga dari material seng menjadi genteng.
Gagasan yang ia sebut sebagai proyek “Gentengisasi” ini disampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Prabowo menyoroti masih banyaknya rumah, khususnya di kawasan perdesaan, yang menggunakan atap seng. Menurutnya, material tersebut tidak manusiawi untuk iklim tropis Indonesia.
“Saya lihat saudara-saudara semua kota, hampir semua desa kira. Maaf ya banyak genteng dari seng. Ini panas untuk penghuni, juga berkarat. Jadi tidak mungkin genteng dari seng. Saya tidak tahu industri aluminium dari mana,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Presiden menginginkan perbaikan kualitas hunian ini menjadi gerakan masif yang melibatkan berbagai pihak. Program ini dimasukkan sebagai bagian dari inisiatif Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah).
“Saya ingin semua atap (rumah) di Indonesia pakai genteng ya. Gerakannya adalah gerakan proyek gentengisasi,” lanjutnya.
Keluhkan ‘Hutan’ Spanduk di Jalanan
Selain masalah atap rumah, Presiden juga menumpahkan kekesalannya terkait polusi visual di jalan-jalan protokol akibat pemasangan spanduk, baliho, dan iklan yang tidak tertata.
Prabowo meminta kepala daerah segera menertibkan iklan-iklan luar ruang yang dianggap merusak estetika kota dan pemandangan alam. Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Balikpapan, Banjarmasin, hingga perjalanan menuju kediamannya di Hambalang.
“Kalau saya naik ke Hambalang, spanduk, spanduk, spanduk, ayam goreng. Pesan satu dapat satu free. Kenapa harus besar-besar sih? Turis datang enggak mau lihat spanduk,” sindir Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus ini mengenang keindahan Bogor di masa lalu yang membuat Presiden Soekarno lebih betah tinggal di sana ketimbang Jakarta. Ia berharap keindahan dan ketertiban serupa bisa dikembalikan.
Untuk itu, Prabowo memerintahkan para kepala daerah berdialog dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Hipmi agar pemasangan iklan bisa diatur lebih rapi dan tidak berlebihan.
