Generasi.co, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Dimana Sufmi Dasco Ahmad mengungkap adanya menteri dalam kabinet Prabowo Subianto yang tidak seirama dengan pemerintahan.
Menurut Sufmi Dasco, hanya Prabowo Subianto yang mengetahui secara pasti siapa menteri yang dimaksud.
Juru Bicara PDIP, M. Guntur Romli, menanggapi isu tersebut dengan menyatakan Prabowo memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan keselarasan pemerintahan dengan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat.
“Soal reshuffle tentu saja hak prerogatif Presiden Prabowo. Beliau bisa saja mengganti menteri-menteri yang tidak bisa seirama dengannya dan dianggap tidak sejalan dengan Asta Cita, yang merupakan janji Presiden Prabowo kepada masyarakat dan harus ditunaikan,” ujar Guntur kepada awak media, Sabtu (8/2/2025).
Lebih lanjut, Guntur menilai, Prabowo seharusnya mengevaluasi kinerja para menteri, khususnya mereka yang mendapat rapor buruk di mata publik.
Ia menyinggung sejumlah menteri yang disebut sebagai titipan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Tetapi kalau kita lihat survei-survei terkait kinerja menteri, sudah jelas siapa yang mendapat rapor merah dari opini publik.”
“Rata-rata mereka adalah menteri titipan Jokowi, seperti Bahlil (Menteri Investasi) dan Budi Arie (Menteri Komunikasi dan Informatika),” tandasnya.
Dasco: Reshuffle atau Teguran, Itu Kewenangan Prabowo
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa dirinya hanya menerima informasi soal adanya menteri yang tidak sejalan dengan Prabowo.
Namun, ia tidak mengetahui secara pasti apakah para menteri tersebut akan direshuffle atau hanya diberikan teguran.
“Ya, jadi saya mendapatkan informasi soal ada yang tidak seirama, tapi saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai pada reshuffle atau cukup dengan teguran. Itu kan kewenangan presiden,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dasco yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI menegaskan bahwa keputusan kapan dan bagaimana reshuffle kabinet dilakukan sepenuhnya berada di tangan Prabowo sebagai kepala negara.
“Kita tidak ingin mendahului keputusan Presiden. Kita tunggu apakah beliau akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau ada langkah lain yang akan diambil,” pungkasnya.
(BAS/Red)