Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan untuk berkantor langsung di Aceh, wilayah yang terdampak bencana, sebagai langkah konkret mengawal percepatan pemulihan pascabencana. Kebijakan ini diwujudkan melalui pembentukan posko Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI yang berpusat di Aceh.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, keputusan DPR “ngantor” di lokasi bencana bertujuan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan intens, terintegrasi, dan tidak terhambat jarak maupun birokrasi.
“Kami sepakat bahwa pemulihan pascabencana harus dikawal langsung di lapangan. Karena itu DPR RI membentuk posko Satgas di Aceh dan pimpinan DPR akan bergantian berkantor di sini,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kota Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
DPR Pastikan Pengawasan dan Koordinasi Berjalan Real Time
Dasco menegaskan, keberadaan pimpinan DPR RI di Aceh bukan sekadar simbol kehadiran, melainkan bentuk pengawasan aktif terhadap pelaksanaan pemulihan pascabencana. Dengan berkantor langsung di daerah terdampak, DPR dapat memastikan kebijakan pusat benar-benar berjalan di lapangan.
“Dengan berkantor di Aceh, koordinasi bisa dilakukan secara real time. Masalah di lapangan bisa langsung dibahas dan dicarikan solusinya,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurutnya, langkah ini juga mempercepat pengambilan keputusan karena seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga BUMN—duduk bersama dalam satu meja koordinasi.
Fokus Pemulihan Menyeluruh
Dasco menambahkan, DPR RI tidak hanya mengawal pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan sektor pendidikan, sosial, serta penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana yang hingga kini masih dalam proses pemulihan.
“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah. Infrastruktur penting, tetapi pendidikan dan hunian masyarakat juga harus segera dipastikan,” ujarnya.
Dihadiri Menteri, Kepala Daerah, dan BUMN
Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Aceh dihadiri anggota DPR lintas komisi dan fraksi, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah. Hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta para bupati daerah terdampak.
Rapat juga melibatkan perwakilan BUMN strategis, termasuk PT Telkomsel dan PT PLN, guna memastikan dukungan infrastruktur dasar berjalan optimal.
Dasco menegaskan, DPR RI akan terus berada di Aceh hingga proses pemulihan pascabencana berjalan sesuai target. Keputusan untuk “ngantor” di lokasi bencana merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional DPR dalam mengawal kepentingan rakyat.
“Koordinasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan. DPR RI hadir di Aceh untuk memastikan pemulihan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Dasco.
