Generasi.co, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Penindakan tersebut menjadi OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut.
“Benar,” kata Fitroh kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Sebelum penangkapan itu, KPK pernah menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Bupati Pemalang dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti tiga sektor yang dinilai rawan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Saat itu, Anom Widiyantoro menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan sekaligus mengaku menjadikan kasus OTT terhadap Bupati Pemalang periode 2021-2025 Mukti Agung Wibowo sebagai pelajaran.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama,” kata Anom dalam pertemuan tersebut.
OTT terhadap Anom menambah daftar operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK melakukan OTT pertama pada 9-10 Januari terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
Sepanjang tahun ini, KPK juga melakukan sejumlah OTT lain, di antaranya terhadap Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Kepala KPP Madya Banjarmasin, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Rizal, Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, ASN Badan Pemeriksa Keuangan RI, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
