Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi sekadar menghadapi perubahan iklim, melainkan sudah berada dalam fase krisis iklim. Oleh karena itu, kesiapsiagaan nasional harus ditingkatkan dengan menjadikan pengalaman bencana sebelumnya sebagai pelajaran utama.
Hal ini disampaikan Rerie saat membuka diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2026, Rabu (21/01).
“Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan,” tegas Rerie dalam keterangan tertulisnya.
Data Ada, Kepedulian Kurang
Dalam diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Arimbi Heroepoetri, Rerie menyoroti ironi penanganan bencana. Menurutnya, ancaman bencana sebenarnya sudah bisa diprediksi oleh pakar dan lembaga kompeten.
Namun, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini menyayangkan data tersebut belum sepenuhnya memicu kepedulian masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk merancang pencegahan yang tepat.
“Prediksi BMKG yang dirilis secara periodik harus menjadi awal untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan meminimalisir dampaknya yang merusak,” ujarnya.
Rerie mendorong agar sosialisasi mitigasi, bantuan darurat, hingga pemulihan dilakukan secara konsisten sebagai wujud perlindungan negara terhadap warganya.
BNPB: 140 Bencana di Awal 2026
Merespons kondisi lapangan, Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, mengungkapkan fakta mengkhawatirkan. Baru memasuki awal tahun 2026, tercatat sudah terjadi 140 bencana alam yang didominasi jenis hidrometeorologi dan tersebar di hampir seluruh provinsi.
Pangarso menekankan pentingnya mencermati pola perubahan iklim dalam 10 tahun ke depan untuk langkah antisipasi. BNPB sendiri terus menggencarkan partisipasi masyarakat lokal lewat program Desa Tangguh Bencana.
“Masyarakat di tingkat lokal merupakan kelompok yang terdampak langsung bila terjadi bencana,” kata Pangarso. Ia mencatat saat ini sudah terbentuk 6.150 Desa Tangguh Bencana yang tersebar di 20 provinsi.
Tren Meningkat Selama 16 Tahun
Dari sisi klimatologi, Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo, membenarkan bahwa bencana hidrometeorologi yang dipicu cuaca ekstrem menunjukkan tren peningkatan dalam 16 tahun terakhir.
Faktor pemicunya antara lain monsun dan fenomena La Nina. Meski demikian, Achadi meyakini bahwa potensi bencana ini memiliki pola, sehingga langkah antisipasi seharusnya bisa dilakukan.
“Kecenderungan yang sama diperkirakan akan terjadi pada tahun-tahun mendatang,” ujar Achadi.
Pendekatan ‘Anticipatory Action’
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Andung Bayu Sekaranom, memberikan perspektif berbeda. Menurut Dosen Geografi Lingkungan ini, cuaca ekstrem sebagai proses meteorologi memang sulit diantisipasi. Maka, mitigasinya harus lewat proses hidrologi atau pengendalian aliran air oleh manusia.
Mengingat perubahan iklim menyebabkan siklon lebih besar dan hujan makin lebat, Andung menyarankan pendekatan Anticipatory Action.
“Langkah anticipatory action merupakan pendekatan pengelolaan bencana dengan melakukan tindakan dini sebelum bencana terjadi… Pendanaannya harus disiapkan sebelum bencana terjadi,” jelas Andung.
Masalah Kapasitas dan Anggaran
Menanggapi paparan tersebut, Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trimalaningrum, menilai cuaca ekstrem berubah menjadi bencana ketika masyarakat tidak punya kapasitas untuk merespons dan pulih.
Meski sistem peringatan dini BMKG dinilai semakin kuat, ia melihat tantangan besar pada distribusi informasi yang mudah dipahami serta implementasi kesiapsiagaan di daerah. Ia pun menyoroti isu anggaran yang krusial.
“Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting,” pungkas Trimalaningrum.
