New York — Generasi.co — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono kembali menyuarakan ketegasan diplomasi Tanah Air di panggung global. Berbicara dalam Security Council High-Level Open Debate di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Rabu (27/5/2026), Sugiono menyoroti tiga isu fundamental di tengah eskalasi geopolitik dunia yang kian memanas.
Forum tingkat tinggi yang mengusung tema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” ini menjadi panggung bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya terkait hukum laut, keselamatan pasukan perdamaian, dan reformasi tatanan global.
1. Laut Bukan Arena Konflik dan Tekanan Politik
Isu pertama yang menjadi sorotan utama Sugiono adalah pentingnya penghormatan mutlak terhadap Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Ia memperingatkan komunitas internasional agar tidak menjadikan laut dan jalur pelayaran strategis sebagai zona konfrontasi maupun alat tawar (leverage) politik antarnegara.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang krusial terhadap stabilitas perairannya.
“Sebagai negara kepulauan kita juga perlu mendapatkan garansi ini sehingga pengakuan terhadap kepulauan, terhadap alur-alur laut kita dan situasi serta stabilitas di sana juga bisa menjadi perhatian,” tegas Sugiono.
2. Keselamatan Pasukan PBB Adalah Kewajiban Mutlak
Bergeser dari isu maritim, Sugiono menyuarakan duka sekaligus peringatan keras terkait keselamatan personel penjaga perdamaian PBB (peacekeepers). Ia menyinggung insiden tragis yang baru saja menimpa Indonesia, di mana empat prajurit kebanggaan Tanah Air yang tergabung dalam misi UNIFIL gugur di Lebanon.
Menlu menegaskan bahwa jaminan keamanan bagi pasukan perdamaian bukanlah sebuah pilihan yang bisa ditawar-tawar.
- Bukan Opsional: Perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian adalah kewajiban mutlak komunitas internasional.
- Mandat Inti PBB: Keamanan peacekeepers merupakan core (inti) dari mandat yang diemban oleh PBB, khususnya Dewan Keamanan.
3. Desakan Reformasi Dewan Keamanan PBB
Menutup intervensinya, Sugiono melontarkan desakan kuat agar struktur Dewan Keamanan PBB segera direformasi. Ia menilai sistem yang ada saat ini perlu dirombak agar lebih relevan dalam menghadapi tantangan krisis global yang terus berevolusi.
Indonesia mendorong agar Dewan Keamanan PBB menjadi institusi yang:
- Lebih Representatif dan Demokratis: Membuka ruang pengambilan keputusan yang setara bagi seluruh negara.
- Lebih Transparan: Akuntabel dalam setiap resolusi dan tindakan yang diambil.
- Mewakili Suara Negara Berkembang: Memastikan sistem multilateral berjalan adil, inklusif, dan tidak hanya didominasi oleh kekuatan segelintir negara besar.
“Kami mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, demokratis, transparan, dan mampu mewakili suara-suara di negara berkembang, sehingga cita-cita PBB sebagai penjaga perdamaian antarbangsa bisa dicapai,” pungkasnya.
