New York — Generasi.co — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan kritik tajam terhadap tatanan global saat ini. Berbicara dalam Sidang Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa (26/5/2026) waktu setempat, Sugiono menyoroti standar ganda yang kerap dipraktikkan komunitas internasional dalam menyikapi konflik.
Sidang bergengsi bertajuk “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” ini dipimpin langsung oleh Menlu Tiongkok, Wang Yi, selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2026, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Gaza: Bukti Kegagalan Keadilan Internasional
Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan bahwa tantangan global yang memburuk saat ini bukan disebabkan oleh Piagam PBB yang kehilangan relevansinya, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional hanya diterapkan secara selektif (tebang pilih) oleh negara-negara tertentu.
“Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” tegas Sugiono, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).
Menyikapi kebuntuan tersebut, Indonesia kembali mendesak terwujudnya Solusi Dua Negara (Two-State Solution). Sugiono menekankan bahwa opsi ini adalah satu-satunya jalan keluar yang rasional dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina, dan harus berpijak penuh pada hukum internasional serta resolusi PBB.
Tiga Poin Krusial Keamanan Global
Selain isu Gaza, Menlu Sugiono juga memanfaatkan mimbar PBB untuk menyuarakan tiga ancaman keamanan global yang membutuhkan respons cepat:
- Perlindungan Pasukan Perdamaian: Sugiono mengecam keras meningkatnya serangan terhadap personel penjaga perdamaian PBB akhir-akhir ini. Ia mengingatkan bahwa serangan tersebut sama halnya dengan menyerang fondasi multilateralisme itu sendiri, sehingga jaminan keamanan bagi pasukan PBB adalah mutlak.
- Hukum Laut dan UNCLOS: Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menghormati hukum laut internasional. Sugiono mewanti-wanti agar jalur pelayaran strategis global tidak disandera atau dijadikan arena konfrontasi dan posisi tawar politik (political bargaining).
- Ancaman Teknologi Modern: Menlu menyoroti bahaya baru yang lahir dari pesatnya perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) serta senjata otonom (autonomous weapons) yang secara radikal mengubah wajah dan karakter konflik bersenjata modern.
Manuver Diplomasi dan Reformasi DK PBB
Melihat dinamika tantangan di atas, Sugiono menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan lahirnya hierarki kekuasaan baru. Sebaliknya, Indonesia mendorong perombakan di tubuh DK PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi suara negara-negara berkembang.
Di sela-sela padatnya agenda sidang, Sugiono juga bergerak taktis menggelar serangkaian diplomasi bilateral dan multirateral. Ia tercatat melangsungkan pertemuan khusus dengan Menlu Tiongkok Wang Yi dan Menlu Argentina.
Tak hanya itu, Sugiono juga melakukan pertemuan singkat (pull-aside) dengan para menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba guna membahas berbagai isu strategis kawasan dan global.
