Generasi.co, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjajaki kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempermudah pelayanan publik. Salah satu skema yang dibahas adalah integrasi kanal pembayaran digital BRI dengan sistem pemerintah daerah untuk pembayaran pajak dan retribusi.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi untuk setiap inovasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung peningkatan PAD. Hal itu disampaikan saat menerima jajaran pimpinan BRI di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (2/9/2026).
“Kami sangat bangga dan menyambut baik terobosan yang ditawarkan BRI. Apa saja yang bisa dikerjasamakan, terutama untuk peningkatan PAD dan pelayanan kepada masyarakat, tentu akan kita lihat dan kita tindak lanjuti,” ujar Subandi.
Dalam pertemuan tersebut, BRI di antaranya diwakili Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko. BRI menyatakan kesiapan mengintegrasikan kanal pembayaran, termasuk mobile banking, dengan sistem pemerintah daerah.
“Kami akan integrasikan channel yang kami punya, termasuk mobile banking, untuk pembayaran pajak. Ini akan membantu masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan murah,” kata Danang.
Menurut Danang, digitalisasi pembayaran dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke kantor pelayanan pemerintah ketika memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. BRI juga telah berkomunikasi dengan sejumlah perangkat daerah teknis di Sidoarjo sebagai bagian dari persiapan integrasi sistem.
Danang mengatakan kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi efisiensi membutuhkan inovasi dan kolaborasi untuk menjaga kualitas pelayanan publik. BRI, kata dia, memiliki jaringan luas serta aplikasi mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan tersebut.
Selain pembayaran pajak dan retribusi, kerja sama juga diarahkan pada pemberdayaan UMKM. BRI menyatakan siap membantu pelaku usaha di Sidoarjo meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar hingga tingkat global.
“Kami juga siap bersinergi dalam pemberdayaan UMKM agar semakin banyak yang naik kelas, bahkan mampu berkembang sampai ekspor,” ujarnya.
Subandi mengatakan penguatan pelayanan publik juga dilakukan melalui pelayanan terpadu di tingkat kecamatan. Pemkab Sidoarjo mendorong pelayanan satu pintu, termasuk untuk pembayaran pajak, di 18 kecamatan.
“Di setiap kecamatan kita dorong pelayanan satu pintu, termasuk untuk pembayaran pajak. Ada 18 kecamatan yang bisa menjadi bagian dari percepatan pelayanan ini. Selanjutnya juga akan kita siapkan sampai di tingkat desa,” jelasnya.
Menurut Subandi, pelayanan berbasis digital perlu diperkuat karena Sidoarjo merupakan daerah urban dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Inovasi tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah tanpa menghabiskan banyak waktu untuk datang ke kantor pelayanan.
Pemkab Sidoarjo juga membuka peluang dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat sistem pelayanan publik. Kerja sama tidak dibatasi pada BRI atau Bank Jatim, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.
“Kita terbuka. Bukan hanya BRI atau Bank Jatim. Mana saja yang bisa masuk dan memberikan support terhadap sistem pelayanan pemerintah, monggo (silakan),” kata Subandi.
Subandi berharap pembahasan dengan BRI segera ditindaklanjuti melalui koordinasi perangkat daerah terkait. Ia menekankan kerja sama tersebut harus menghasilkan layanan yang memudahkan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan PAD Sidoarjo.
