Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut.
“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Masalahnya, kita punya 38 provinsi. Bencana ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi tiga provinsi ini sebagai negara kami mampu menghadapi, tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo, dikutip Jumat (2/1).
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak sedikit pun meremehkan dampak bencana banjir bandang tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung jajaran Kabinet Merah Putih di lokasi terdampak menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan di lapangan.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan, saat ini sedikitnya 10 menteri berada di Provinsi Aceh untuk membantu penanganan bencana. Selain itu, dua menteri lainnya bertugas di Aceh Utara, sementara sejumlah menteri juga berada di provinsi terdampak lainnya di Pulau Sumatra.
“Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di Aceh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan pemerintah bekerja sepenuh tenaga dalam penanganan pascabencana. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung proses pemulihan di daerah terdampak.
“Kami memandang ini sangat serius dan saya akan habis-habisan membantu. Kami sudah siapkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi ini,” pungkasnya.
