Generasi.co, Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu maupun balas dendam politik. Menurutnya, hukum harus menjadi pelindung bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat yang lemah dan sedang mencari keadilan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7/2026).
Presiden menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh proses penegakan hukum harus mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.
“Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah,” ujar Prabowo.
Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menerapkan hukum secara diskriminatif maupun menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, politik, atau kelompok tertentu.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” tegasnya.
Prabowo juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus benar-benar dirasakan masyarakat. Mereka yang mencari keadilan, kata dia, harus memperoleh pelayanan yang semestinya, sementara pelaku pelanggaran hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” ucap Presiden.
Dalam amanatnya, Kepala Negara turut menyinggung pentingnya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan pemerintah menghormati kritik, namun demokrasi tidak boleh dikuasai oleh kepentingan pemilik modal maupun dipengaruhi kepentingan asing.
“Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia,” katanya.
Prabowo juga meminta Polri menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi dengan menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat secara damai tanpa mengabaikan penegakan hukum dan ketertiban umum.
“Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara,” pungkasnya.
