Prabowo Terima Konsep PPHN dari MPR, Dukung Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI saat menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, Presiden pada prinsipnya mendukung penyusunan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan konsep yang sebelumnya masih berupa draf tersebut telah disampaikan kepada Presiden untuk didiskusikan sebagai bagian dari penyempurnaan substansi.

“Dalam kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara,” kata Muzani dalam keterangan pers usai pertemuan.

Menurut Muzani, Presiden menyerahkan mekanisme penetapan PPHN kepada MPR sesuai kewenangannya. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman pembangunan nasional yang tidak hanya berlaku untuk satu periode pemerintahan.

“Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi,” ujarnya.

Selain membahas PPHN, pimpinan MPR juga mengundang Presiden Prabowo menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026.

Dalam sidang tersebut, Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan tahunan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara di hadapan Sidang MPR.

“Kedatangan kami pada hari ini mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Muzani.

Pimpinan MPR juga mengundang Presiden menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR yang akan dipusatkan pada 29 Agustus 2026. Menurut Muzani, peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada 18 Agustus dan HUT MPR pada 29 Agustus akan digelar dalam satu rangkaian acara pada 29 Agustus.

Pertemuan antara Presiden dan pimpinan MPR juga menjadi ajang konsultasi antarlembaga negara menjelang sejumlah agenda kebangsaan tersebut.

“Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Majelis Permusyawaratan Rakyat, diskusi dan pembicaraan berlangsung cukup intens, rileks, dan substantif. Kedatangan kami bertemu dengan Presiden, pertama, bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara,” ujar Muzani.