Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dimulai lebih awal agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan kualitas pelayanan kepada jemaah semakin meningkat.
Menurut Hidayat, penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, hasil evaluasi, masukan dari DPR, pemangku kepentingan, hingga masyarakat perlu segera ditindaklanjuti dalam tahap persiapan.
“Komisi VIII DPR RI telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan haji 2027 melalui persetujuan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan persetujuan kebutuhan uang muka BPIH yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah sekitar Rp4 triliun untuk pembayaran awal layanan jemaah haji nantinya di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) sebagaimana ketentuan dari pihak Arab Saudi. Karena itu, persiapan Haji 2027 harusnya juga dimulai lebih awal agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan pelayanan kepada jemaah semakin baik,” kata Hidayat dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan.
Hidayat menjelaskan pemerintah Arab Saudi telah membuka persiapan penyelenggaraan haji berikutnya sejak berakhirnya musim haji tahun berjalan. Kondisi itu, menurutnya, perlu direspons dengan percepatan persiapan di Indonesia, termasuk menyelaraskan hasil evaluasi dengan rencana penyelenggaraan haji 2027.
Ia juga menilai sosialisasi penyelenggaraan haji penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam penyempurnaan kebijakan.
“Tujuan sosialisasi seperti ini selain menyampaikan informasi mengenai aturan UU dan praktik penyelenggaraan haji, tetapi juga dalam rangka menghadirkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan praktik penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang,” ujarnya.
Politikus Fraksi PKS itu menambahkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih profesional. Menurutnya, penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan sejumlah perbaikan dibanding tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, terbukti penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umrah di tahun 2026 telah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan berbagai peningkatan layanan dan perbaikan, dengan tidak terulangnya kasus-kasus penyelenggaraan haji tahun 2025 seperti soal syarikah, kartu Nusuk, dll.,” katanya.
Hidayat berharap pengalaman tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada 2027 sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti serta Plt. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta Agus Husein.
