Jakarta, Generasi.co — Kontroversi yang menyeret nama alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas (DS), berkembang seperti bola salju. Apa yang awalnya hanya sebuah unggahan video pribadi di media sosial, kini berujung pada investigasi dugaan pelanggaran kontrak hingga memantik kritik tajam dari jajaran kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait sistem beasiswa negara.
Berikut adalah kronologi lengkap bagaimana polemik ini bermula hingga memicu perdebatan berskala nasional:
1. Awal Mula: Video “Unboxing” Kewarganegaraan Inggris Sang Anak
Polemik ini meledak ketika DS mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya, @sasetyaningtyas. Dalam tayangan tersebut, ia memamerkan momen membuka paket dari Home Office Inggris yang berisi dokumen resmi dan paspor Inggris milik anak keduanya.
Dalam narasinya, DS menyebut bahwa dokumen tersebut akan mengubah masa depan sang anak menjadi lebih baik. Namun, kalimat yang memicu kemarahan publik adalah ketika ia berujar bahwa cukup dirinya saja yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya diupayakan memiliki paspor asing yang dianggap “lebih kuat”.
Pernyataan ini langsung viral dan menuai hujatan, terutama setelah warganet menelusuri jejak DS dan menemukan bahwa ia adalah penerima beasiswa LPDP yang dibiayai penuh oleh dana abadi dari pajak rakyat Indonesia.
2. Tanggal 20 Februari 2026: Klarifikasi dan Permintaan Maaf DS
Menyadari gelombang kritik yang semakin masif, DS akhirnya buka suara pada 20 Februari 2026. Melalui unggahan terbarunya, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
DS mengakui bahwa pemilihan kalimatnya di ruang publik sangat tidak tepat dan wajar jika dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas WNI. Meski telah mengakui kesalahannya, publik menilai masalah ini bukan sekadar blunder komunikasi, melainkan krisis integritas dan etika dari seorang penerima fasilitas negara.
3. Babak Baru: Sang Suami Turut Terseret Investigasi LPDP
Kasus ini tidak berhenti pada sosok DS. Pihak LPDP kemudian turun tangan dan menemukan fakta baru yang menyeret suami DS, yakni Arya Iwantoro (AP), yang kebetulan juga merupakan alumni LPDP.
Meski DS diketahui telah menyelesaikan masa pengabdiannya, sang suami justru diduga belum menuntaskan kewajiban kontribusinya di Indonesia. Sesuai kontrak resmi LPDP, setiap awardee (penerima beasiswa) wajib melakukan pengabdian di dalam negeri dengan rumus “dua kali masa studi ditambah satu tahun” (2N+1).
LPDP menegaskan telah memanggil AP untuk dimintai keterangan. Jika terbukti mangkir dari kewajiban, AP terancam sanksi administratif berat hingga tuntutan untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah ia nikmati.
4. Respons Pemerintah: Wamen Stella Christie Ingatkan Soal “Utang Budi”
Ramainya isu ini sampai ke telinga Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie. Ia menyoroti pentingnya pendidikan moral bagi para awardee. Menurutnya, beasiswa dari negara bukanlah sekadar fasilitas gratis, melainkan amanah moral dan “utang budi” kepada rakyat.
Meski demikian, Stella mengingatkan agar pemerintah tidak reaktif dengan membuat aturan pengetatan yang berlebihan. Penekanan aturan yang terlalu mengekang justru dikhawatirkan memicu sikap sinis dan membuat penerima beasiswa makin lihai mencari celah pelarian.
Sebagai jalan tengah, Stella memberi contoh bagaimana para diaspora ilmuwan Indonesia—seperti Prof. Vivi Kasim di Tiongkok, Prof. Sastia Putri di Jepang, dan Prof. Haryadi di Amerika Serikat—diberi kepercayaan dan ruang untuk menemukan cara mereka sendiri dalam memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, meski berkarier di luar negeri.
5. Buntut Panjang (Evaluasi Kebijakan): DPR Kritik Syarat Elitis LPDP
Momen viralnya kasus DS akhirnya membuka kotak pandora mengenai sistem seleksi LPDP yang dinilai tidak merata. Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, melontarkan kritik keras bahwa beasiswa ini faktanya lebih mudah dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.
Sarmuji menyoroti syarat penguasaan bahasa Inggris (seperti skor TOEFL/IELTS) yang sangat tinggi. Standar ini tentu lebih mudah dipenuhi oleh anak-anak keluarga kaya yang mampu membayar kursus mahal sejak dini. Sebaliknya, anak dari keluarga prasejahtera yang harus bekerja demi membantu ekonomi keluarga akan sangat kesulitan menembus batas tersebut.
Ia mendesak negara untuk segera menghadirkan kebijakan afirmatif (keberpihakan). “Ini bukan soal menurunkan standar akademik. Standar harus tetap tinggi, tapi negara perlu hadir memberikan program persiapan bahasa bagi siswa miskin berpotensi,” tegas Sarmuji.
Menurut DPR, bagi orang kaya, kuliah di luar negeri memiliki banyak alternatif jalur mandiri. Namun bagi siswa miskin, LPDP sering kali menjadi satu-satunya tangga pengubah nasib. Oleh karena itu, pengawasan kontrak dan pemerataan akses beasiswa dari pajak rakyat ini harus segera dievaluasi total.
