Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo. Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu menilai langkah Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk respons terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Bamsoet, keputusan tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan masukan publik sekaligus berupaya memastikan program prioritas nasional itu tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang responsif dengan melakukan koreksi terhadap BGN. Langkah ini mencerminkan kesediaan Presiden mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program prioritas negara berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak bangsa,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Ia menegaskan pergantian pimpinan BGN harus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara untuk mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepatutan dalam menjalankan tugas. Setiap program pembangunan, kata dia, harus berorientasi pada pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Melalui koreksi pada BGN, Presiden juga sedang mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak menyalahgunakan program prioritas negara. Jangan ada yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kepercayaan publik harus dijaga melalui kinerja yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Bamsoet menilai pelaksanaan program berskala besar seperti MBG memang menghadapi beragam tantangan, mulai dari distribusi makanan ke berbagai daerah, pengawasan kualitas pangan, pengelolaan anggaran, hingga kesiapan sumber daya manusia di lapangan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar tujuan program tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Yang jauh lebih penting dari pergantian pimpinan adalah terbangunnya budaya kerja yang mengedepankan kearifan, kepatutan, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan setiap anggaran serta fasilitas negara. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik program prioritas untuk mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.
Selain pembenahan tata kelola kelembagaan, Bamsoet juga meminta kasus hukum yang menyeret sejumlah pimpinan BGN diproses secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis dan menutup ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
“Mantan pimpinan BGN yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, proses hukumnya harus berjalan secara profesional, objektif, dan terbuka. Jangan sampai ada kesan bahwa program yang sangat baik ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Penegakan hukum yang tegas akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius menjaga integritas program MBG,” kata Bamsoet.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap BGN dan penegakan hukum yang berjalan profesional akan menjadi modal penting untuk memastikan program MBG tetap mendapat kepercayaan masyarakat dan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
