Pemerintah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan serta memperluas program beasiswa bagi guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik nasional.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu materi yang dilaporkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah telah melakukan penyesuaian tunjangan bagi guru, baik untuk guru ASN maupun non-ASN.
“Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” ujar Abdul Mu’ti.
Selain kenaikan nominal tunjangan, pemerintah juga mengubah mekanisme penyalurannya. Kini tunjangan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Menurut Abdul Mu’ti, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh para guru.
“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat peningkatan kompetensi guru melalui program beasiswa pendidikan yang dijalankan menggunakan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Pada 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan beasiswa bagi 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta per semester.
“Tahun 2025 kami mengalokasikan biasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” ujar Abdul Mu’ti.
Program tersebut akan diperluas pada 2026 dengan target menjangkau 150.000 guru. Nilai beasiswa yang diberikan tetap sebesar Rp3 juta per semester.
Menurut Abdul Mu’ti, proses pendaftaran masih berlangsung dan pemerintah terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program tersebut.
“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru,” katanya.
Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, berbagai program yang menyasar guru terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.
