Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tidak berubah menjadi kebencian, fitnah, dan keinginan untuk menghancurkan.
Menurut Azis, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, ia melihat adanya gejala ketika kritik tidak lagi berorientasi pada perbaikan.
“Kritik terhadap pemerintah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” kata Azis dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Azis menegaskan demonstrasi, pengawasan media, serta suara akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berbicara harus dibarengi dengan tanggung jawab moral.
Menurut dia, salah satu persoalan demokrasi modern adalah semakin terbukanya ruang berbicara yang tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas percakapan publik.
“Semakin luas kebebasan berbicara, semakin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini ironi demokrasi modern,” ujarnya.
Azis menilai fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara demokrasi juga menghadapi persoalan serupa, mulai dari polarisasi politik, populisme, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi.
Ia kemudian membedakan antara kritik dan kebencian. Menurutnya, kritik lahir dari niat memperbaiki keadaan, membutuhkan data, dan mencari solusi, sedangkan kebencian hanya membutuhkan sasaran dan pelampiasan.
“Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan,” kata Azis.
Ia juga menyoroti peran media sosial yang membuat kemarahan dan informasi yang belum terverifikasi menyebar sangat cepat.
Menurutnya, umpatan, tuduhan, fitnah, dan potongan informasi kini dapat beredar luas sebelum kebenarannya diperiksa.
“Demokrasi tidak pernah dirancang untuk memberi penghargaan kepada mereka yang paling marah. Demokrasi dirancang untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu menggunakan akalnya,” ucapnya.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Azis mengatakan Indonesia sedang menjalani fase perubahan besar melalui sejumlah agenda strategis, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, kemandirian pangan, penguatan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, penataan penerimaan negara, hingga pembenahan tata kelola aset dan sumber daya strategis.
Ia menilai perubahan besar selalu menimbulkan resistensi, tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan.
“Setiap perubahan besar hampir selalu mengganggu kepentingan besar pula. Tidak pernah ada reformasi tanpa resistensi. Tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan,” ujarnya.
Azis menambahkan, di era media sosial saat ini, emosi sering kali bergerak lebih cepat daripada akal sehingga sikap tabayun atau memeriksa kebenaran informasi menjadi semakin penting.
“Demokrasi bukan sekadar hak untuk berbicara. Demokrasi adalah kemampuan menggunakan kebebasan tanpa kehilangan akhlak,” kata Azis.
