Generasi.co, Bangkalan – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintahannya yang berfokus pada pemberantasan kebocoran anggaran serta penertiban pengelolaan sumber daya alam demi memastikan kekayaan negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Di hadapan para ulama, Kepala Negara menilai pentingnya penyampaian data dan capaian pembangunan karena ulama memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
“Saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memaparkan capaian pembangunan infrastruktur berupa pembangunan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah. Proyek tersebut disebut menelan anggaran sekitar Rp5,4 triliun.
Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi kunci agar lebih banyak pembangunan bisa dilakukan untuk masyarakat, termasuk jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan.
Presiden kemudian menyoroti masih adanya potensi kebocoran anggaran yang dinilai menghambat percepatan pembangunan nasional. Ia menegaskan komitmennya untuk menutup celah tersebut.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” katanya.
Prabowo juga membeberkan langkah pemerintah dalam penertiban sektor sumber daya alam, termasuk penguasaan kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang dinilai melanggar aturan serta penindakan terhadap tambang ilegal.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah menutup ratusan tambang tanpa izin sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional.
Menurut Prabowo, Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga membutuhkan pengelolaan yang bersih dan transparan.
Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan fokus pemerintah pada agenda pemberantasan korupsi, penertiban aset negara, serta penguatan tata kelola sumber daya demi memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
