Generasi.co, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar Sensus Ekonomi pada 2026 karena data hasil sensus sebelumnya pada 2016 dinilai tidak lagi mampu menggambarkan perubahan lanskap perekonomian nasional.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan perubahan dalam satu dekade terakhir terjadi pada berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi hingga pola transaksi masyarakat.
“Kalau kita kembali ke 2016, pasti kegiatan ekonomi itu sudah sangat berubah. Cara orang memproduksi barang sudah berubah, cara orang memasarkan, mendistribusikan barang sudah berubah,” ujar Edy, dikutip dari Antara, Minggu (9/8/2026).
Perubahan tersebut juga terlihat dari berkembangnya perdagangan digital yang melahirkan berbagai model bisnis baru. Salah satunya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis rumah tangga yang memanfaatkan marketplace dan platform digital.
Karena itu, BPS perlu memperbarui pemetaan struktur ekonomi nasional melalui Sensus Ekonomi 2026. Data terbaru tersebut akan menjadi pijakan dalam penyusunan kajian dan arah kebijakan ekonomi ke depan.
Sensus Ekonomi digelar setiap 10 tahun. Setelah pelaksanaan pada 2016, pendataan kembali dilakukan pada 2026.
Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 telah berlangsung sejak Mei dan dijadwalkan selesai pada Agustus 2026. Hingga 7 Agustus, pendataan telah mencakup sekitar 86 persen dari total estimasi populasi usaha.
Hasil sensus nantinya diharapkan memberikan gambaran mengenai karakteristik serta peta kekuatan ekonomi nasional, termasuk kondisi usaha mikro.
BPS memastikan informasi individual pelaku usaha yang dikumpulkan dalam sensus tetap dirahasiakan. Edy mengatakan perlindungan tersebut dijamin Undang-Undang Statistik, sedangkan data yang disampaikan kepada publik hanya dalam bentuk agregat atau gabungan.
Edy juga meminta pelaku usaha berpartisipasi dalam pendataan. Menurut dia, keberadaan suatu usaha dalam hasil sensus penting agar aktivitas ekonomi tersebut tercatat dalam gambaran perekonomian nasional.
“Kalau kita tidak disensus atau kita tidak didata, barangkali kita dianggap tidak ada. Enggak pernah ada rekaman dari data kita di dalam sensus ekonomi, berarti kita tidak ada dalam gambaran itu,” kata Edy.
