Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah menjadikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai prioritas nasional. Desakan itu disampaikan setelah dampak karhutla meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi.
Alex meminta pemerintah mengambil langkah extraordinary untuk menangani karhutla yang terjadi di tengah cuaca kering akibat fenomena El Nino. Menurut dia, puncak fenomena tersebut berlangsung pada Agustus-September 2026.
“Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” kata Alex di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dampak karhutla tercermin dari memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Alex menyebut indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya mencapai 487 pada 19 Agustus 2026 atau masuk kategori berbahaya.
Kabut asap juga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sedangkan pembelajaran PAUD dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh.
Jarak pandang di sejumlah wilayah turut turun drastis hingga 1,4 kilometer.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh Kalimantan. Alex menyebut 767 titik berada di Kalimantan Tengah, 441 di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Tengah, 34 di Kalimantan Selatan, dan 17 di Kalimantan Utara.
Catatan tersebut menunjukkan kebakaran terjadi hampir di seluruh provinsi di Kalimantan. Kalimantan Tengah disebut menjadi episentrum dengan konsentrasi kebakaran tertinggi.
Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pemerintah daerah bahkan memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 4 September 2026. Sebanyak 189 kejadian telah membakar 859,49 hektare lahan dengan 461 titik panas.
Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi wilayah terdampak paling parah. Di Arut Selatan tercatat 98 kejadian yang membakar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kumai terdapat 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.
Alex mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi krisis karhutla pada 1997-1998 ketika fenomena El Nino memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa tersebut, kata dia, menjadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20.
“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” ujarnya.
Evaluasi penanganan karhutla, menurut Alex, perlu mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan. Akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit juga perlu ditingkatkan.
Pemerintah juga diminta memperluas peran masyarakat melalui Program Desa Peduli Api serta pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar.
Alex mengatakan penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika kebakaran terjadi. Mitigasi harus diarahkan pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, serta tata kelola lahan yang berkelanjutan.
“Saya menegaskan mitigasi Karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” kata Alex.
